Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Harap KPU Terima PKPI Lolos

Kompas.com - 06/02/2013, 23:38 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum menerima sepenuhnya putusan sidang ajudikasi yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi peserta Pemilu 2014. Hal itu dikarenakan putusan Bawaslu mengikat dan harus segera dilaksanakan KPU.

"KPU harus segera melaksanakan putusan Bawaslu, itu kalimat undang-undang. Kalau menurut regulasi, KPU tidak bisa banding, yang bisa banding itu peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Muhammad menjelaskan, PKPI memang layak lolos verifikasi faktual. Hal itu dibuktikan oleh PKPI dalam rangkaian sidang ajudikasi sehingga pengambilan putusan Bawaslu sudah memenuhi unsur keadilan bagi PKPI. Muhammad meminta KPU mencabut peraturan yang berisi PKPI tidak lolos verifikasi faktual.

"Dalam amar putusan, kami meminta kepada KPU untuk membatalkan putusan 05 terkait dengan PKPI. Jadi, sampai kini, sementara sudah ada sebelas parpol yang ikut pemilu," ujar Muhammad.

Sementara itu, Komisioner KPU Husni Kamil Manik mengatakan, PKPI belum lolos sebab KPU akan mempelajari putusan Bawaslu terlebih dahulu. KPU akan mendalami putusan Bawaslu setelah menerima salinan keputusan sidang yang meloloskan PKPI. "(PKPI) belum lolos karena kami belum terima keputusannya dari Bawaslu," ujar Husni.

Husni menjelaskan, jika nanti KPU memutus PKPI lolos, maka peraturan terhadap partai tersebut akan diubah. Mengenai nomor urut PKPI sendiri, lanjutnya, akan diproses setelah parpol itu dinyatakan lolos oleh KPU. "Secepatnya akan kami putuskan," kata Husni.

PKPI merupakan salah satu dari 18 parpol yang gugur dalam verifikasi faktual KPU. Pada saat itu, PKPI dinyatakan tidak lolos pemilu. Namun, PKPI berhasil memenangkan sidang ajudikasi yang dilakukan Bawaslu dan lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com