Kompas.com - 06/02/2013, 17:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut Fuad Bawazier memiliki kasus hukum. Sebelumnya, di Jeddah, Arab Saudi, Presiden menuding Fuad dan sejumlah aktivis yang melaporkan dugaan pengemplangan pajak keluarga Istana. Menurutnya, Fuad dan kawan-kawan adalah pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post, pekan lalu.

Erry menilai, hal itu seharusnya tak disampaikan Presiden ke publik.

"Kalau dia tahu (ada kasus), seharusnya laporkan ke KPK, jangan dilempar ke publik seperti itu. Laporkan saja ke KPK dengan bukti," kata Erry, di Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Ia mengungkapkan, jika memang memiliki kasus hukum di KPK pada enam tahun lalu, menurutnya, Fuad seharusnya sudah menjalani proses hukum. Erry juga menekankan, pimpinan KPK selayaknya tak merespons dengan menyebutkan identitas seseorang yang diduga berkasus tanpa alat bukti yang cukup.

Merespons pernyataan SBY, Ketua KPK Abraham Samad dan penasihat KPK Abdullah Hehamahuwa, yang pernah menjabat pimpinan KPK, membenarkan bahwa sebelumnya ada kasus yang dilaporkan ke KPK terkait Fuad Bawazier. Hal itu terjadi pada masa pimpinan KPK periode pertama di bawah Taufiequrrachman Ruki. (Baca: Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum dan Inilah Kronologi Gagalnya Fuad Bawazier Jadi Menteri SBY).

Presiden sebut Fuad

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jeddah, Arab Saudi, menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' papar SBY.

SBY mengaku sudah mendengar ada yang melapor ke KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. ''Disebut ada Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet,'' kata SBY.

Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier. Ia menyebutkan sejak enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Tapi di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' ungkap SBY.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    Nasional
    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

    UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

    Nasional
    UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

    UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

    Nasional
    Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

    Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

    UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

    Nasional
    Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

    Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X