Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Harus Turun Tangan, tapi Tak Perlu Copot Anas

Kompas.com - 05/02/2013, 23:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan sudah sewajarnya Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dalam memperbaiki elektabilitas Partai Demokrat yang kini terseok. Namun, langkah itu tak perlu dengan harus menggeser Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sebagai seorang yang sangat bertanggung jawab, pendiri, dan penggagas partai ini, saya kira SBY wajar melakukan itu. Saya kira dia adalah segala-galanya partai ini," ujar Max, Selasa (5/2/2013). Dia menilai langkah penyelamatan Partai Demokrat memang harus dilakukan oleh SBY mengingat kondisi yang sudah kritis.

Penyelamatan yang dilakukan pun harus dilakukan secara sistemik. "Bukan geser-menggeser untuk menyelamatkan partai," kata Max. Langkah sistemik tersebut misalnya dengan memantapkan konsolidasi internal antara pengurus kader, mulai dari tingkat pusat hingga ranting.

Anjloknya suara Demokrat dalam berbagai survei, menurut Max, lantaran citra negatif akibat pemberitaan kasus korupsi yang dikaitkan dengan kader partai ini. "Harusnya benahi bagaimana memantapkan kondisi partai buat hubungan indah para kader sehingga bisa melahirkan opini positif untuk disampaikan ke lembaga survei," kata Max.

Max pun yakin SBY tidak akan mengambil langkah penyelamatan dengan menggeser Anas dari posisi Ketua Umum. Pasalnya, Partai Demokrat memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak memungkinkan SBY melampaui kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi partai ini.

Elektabilitas Partai Demokrat terjun bebas dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dari capaian suara di atas 20 persen pada Pemilu 2009, survei ini mendapatkan hanya 8,3 persen responden yang bakal memilih Partai Demokrat bila pemilu digelar hari ini. Meski masih menempati posisi ketiga, elektabilitas Partai Demokrat jauh tertinggal dari dua kompetitor di atasnya, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com