Prabowo: Sepuluh Tahun Saya Disebut Gila

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, selama 10 tahun ini dia dianggap gila oleh banyak pihak. Tak terhitung ejekan dan hardikan diterima karena pandangannya yang menolak banjir impor di tengah kayanya alam Indonesia.

"Saya dianggap orang gila. Diejek, dihardik. Dibilang Prabowo itu ngerti apa, dia itu tentara, nggak ngerti apa-apa soal ekonomi," ungkap Prabowo dalam Seminar Negara Sejahtera Untuk Buruh dan Rakyat Indonesia di Gedung YTKI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2013).

Prabowo mengakui, dia memang mantan tentara. Namun, dia mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dulu adalah tentara rakyat, yang anggotanya adalah anak-anak petani, nelayan, dan anak buruh.

"Nggak ada orang kaya mau jadi tentara. Iya kan? Karena itu, dari situ saya tahu kehidupan petani, nelayan, buruh karena banyak anggota saya itu anak petani semua. Anak buah saya kadang minta izin harus pulang karena orangtuanya, lahan pertaniannya, kena puso, hama," kenangnya. Pengalaman itu membuatnya memahami dan mengetahui lebih dekat tentang kehidupan petani, buruh, dan nelayan.

Karenanya, Prabowo menyebut pentingnya mengembalikan garis ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan konstitusi. Seluruh kekayaan alam di Indonesia, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pasalnya, kondisi yang janggal sekarang terjadi di negara ini. Kebijakan impor produk pertanian, kelautan, dan perikanan sangat mencengangkan di tengah Indonesia yang kaya kekayaan alam.

"Kita negara agraris tapi impor pangan. Sekitar 60 persen penduduk petani, tapi impor singkong," kecam Prabowo. Tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut, imbuh dia, tapi Indonesia impor garam, ikan teri, dan ikan asin. Sebagai penghasil rotan terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi pengimpor terbesar mebel rotan.

Prabowo menilai kondisi ini terjadi karena ada kebocoran kekayaan nasional sehingga sumber daya nasional tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Menurut dia, hal ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. "Kekayaan nasional tidak tinggal di Indonesia. Bumi, air, dan udara dan kekayaan yang terkandung ternyata kurang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar dia lantang.