Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Survei SMRC Pesanan Pihak Tertentu

Kompas.com - 04/02/2013, 15:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustofa tak percaya dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Partai Demokrat hanya 8,3 persen. Saan curiga survei tersebut pesanan dari pihak tertentu.

"Tidak semua lembaga survei menunjukkan elektabilitas partai menurun tajam. Bisa juga dengan mudah dirasakan hasil survei itu pesanan pihak tertentu," kata Saan ketika dihubungi, Senin (4/1/2013).

Sebelumnya, SMRC menyebut elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Padahal, perolehan suara Demokrat di Pemilu 2009 mencapai 20,85 persen.

Saan mengatakan, semua kader Demokrat harusnya memiliki perspektif sama ketika menyikapi penurunan elektabilitas partai sehingga dapat mencari jalan keluar yang sama. Desakan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum Demokrat, kata dia, merupakan akibat perbedaan pandangan dalam merefleksikan keprihatian terhadap penurunan elektabilitas Demokrat.

"Kita sepakat bahwa kita prihatin terhadap penurunan elektabilitas berdasarkan hasil survei. Tapi, itu justru harus dibangun oleh kesadaran bersama untuk memperbaiki keadaan partai," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie mengatakan, penurunan elektabilitas tentu akibat terjeratnya sejumlah kader utama Demokrat dalam kasus korupsi. Dia tak mau berpolemik mengenai masalah itu. Marzuki hanya ingin agar semua jajaran Demokrat berkumpul membahas elektabilitas partai.

"Saya yakin dengan duduk bersama antara DPP, Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Masalah internal Demokrat adalah urusan internal Demokrat yang harusnya bisa kita selesaikan sesuai mekanisme dalam Demokrat," kata Marzuki.

Seperti diberitakan, dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang disebut menjadi salah satu faktor terpuruknya elektabilitas Demokrat. Partai Demokrat merasa tersandera lantaran tidak ada kepastian dari KPK mengenai keterlibatan Anas.

Para elite Demokrat sudah berkali-kali mendesak Anas mundur dari jabatan ketua umum. Hingga saat ini, Anas masih bertahan dan merasa tidak terlibat dalam perkara Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    Nasional
    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Nasional
    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Nasional
    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Nasional
    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Nasional
    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    Nasional
    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    Nasional
    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Nasional
    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Nasional
    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Nasional
    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Nasional
    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com