Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Survei SMRC Pesanan Pihak Tertentu

Kompas.com - 04/02/2013, 15:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustofa tak percaya dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Partai Demokrat hanya 8,3 persen. Saan curiga survei tersebut pesanan dari pihak tertentu.

"Tidak semua lembaga survei menunjukkan elektabilitas partai menurun tajam. Bisa juga dengan mudah dirasakan hasil survei itu pesanan pihak tertentu," kata Saan ketika dihubungi, Senin (4/1/2013).

Sebelumnya, SMRC menyebut elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Padahal, perolehan suara Demokrat di Pemilu 2009 mencapai 20,85 persen.

Saan mengatakan, semua kader Demokrat harusnya memiliki perspektif sama ketika menyikapi penurunan elektabilitas partai sehingga dapat mencari jalan keluar yang sama. Desakan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum Demokrat, kata dia, merupakan akibat perbedaan pandangan dalam merefleksikan keprihatian terhadap penurunan elektabilitas Demokrat.

"Kita sepakat bahwa kita prihatin terhadap penurunan elektabilitas berdasarkan hasil survei. Tapi, itu justru harus dibangun oleh kesadaran bersama untuk memperbaiki keadaan partai," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie mengatakan, penurunan elektabilitas tentu akibat terjeratnya sejumlah kader utama Demokrat dalam kasus korupsi. Dia tak mau berpolemik mengenai masalah itu. Marzuki hanya ingin agar semua jajaran Demokrat berkumpul membahas elektabilitas partai.

"Saya yakin dengan duduk bersama antara DPP, Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Masalah internal Demokrat adalah urusan internal Demokrat yang harusnya bisa kita selesaikan sesuai mekanisme dalam Demokrat," kata Marzuki.

Seperti diberitakan, dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang disebut menjadi salah satu faktor terpuruknya elektabilitas Demokrat. Partai Demokrat merasa tersandera lantaran tidak ada kepastian dari KPK mengenai keterlibatan Anas.

Para elite Demokrat sudah berkali-kali mendesak Anas mundur dari jabatan ketua umum. Hingga saat ini, Anas masih bertahan dan merasa tidak terlibat dalam perkara Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com