Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tobat Nasional PKS Setengah Hati

Kompas.com - 03/02/2013, 20:47 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comTobat nasional yang diserukan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, dinilai sebagai kebijakan setengah hati. Seharusnya ajakan itu juga ditujukan ke partai lain.

"Momentum tobat ini, PKS harus ajak semua parpol untuk sama-sama bertobat," kata pengamat politik, J Kristiadi, di Jakarta, Minggu (3/2/2013). Tujuannya, kata dia, mewujudkan partai politik di Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Mereka (partai politik) sudah banyak menikmati madu kenikmatan dari hasil tidak halal," kata Kristiadi. Menurut dia, semua partai politik harus memulai "gerakan pendapat", yaitu memilah beragam pendapat yang beredar di publik untuk kemudian diaplikasikan dalam tindakan nyata.

PKS, menurut Kristiadi, sudah mencoba memulai. Sayangnya, PKS terjebak dalam keeksklusifan. "Hanya menyertakan kadernya dalam tobat nasional," katanya.

Padahal, di dalam partai politik lain juga masih banyak kader idealis yang bersih, tidak hanya PKS. "Ini (tobat nasional dari korupsi) kepentingan semua (partai politik)," tutur Kristiadi.

Harapannya, jika gerakan seperti tobat nasional bisa menyebar ke seluruh partai politik, akan terwujud keadilan dan kesungguhan memerangi korupsi. "Medan kepentingan itu seharusnya terbuka untuk semua, tidak hanya satu pihak," ujarnya.

Kristiadi juga mengecam, seharusnya PKS tak bersyak wasangka ada konspirasi untuk menjatuhkan pamor partai itu. Justru seharusnya PKS merangkul semua partai politik.

Apalagi, lanjut Kristiadi, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah profesional dan tak ada intervensi partai politik lain untuk menjatuhkan PKS. Pernyataan bahwa ada konspirasi menjatuhkan PKS hanya memperlihatkan PKS belum siap bekerja sama dengan partai politik lain untuk memerangi korupsi.

Energi tobat nasional dari korupsi ini, kata Kristiadi, akan lebih efektif jika dipakai mengajak kekuatan-kekuatan lain untuk memperbaiki sistem. "Menuju sistem yang lebih baik. Sistem pendanaan partai harus akuntabel dan transparan," ujarnya.

Berita terkait dapat juga diikuti dalam topik Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com