Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Nilai Surya Paloh Layak Pimpin Nasdem

Kompas.com - 29/01/2013, 09:04 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung menilai Surya Paloh layak menakhodai Partai Nasdem. Surya Paloh, yang pernah menjadi tokoh di Partai Golkar itu, dianggap Akbar berperan besar membangun Nasdem yang awalnya organisasi kemasyarakatan, kemudian bertransformasi menjadi partai politik.

"Memang menurut saya seharusnya dia (Surya Paloh) yang jadi ketua umum. Saudara Rio tentu saja diposisikan di sekjen itu sudah tepat," kata Akbar di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (28/1/2013) malam.

"Di partai itu, dia adalah aktor intelektual dengan berperan pertama-tama melalui ormas. Semua di situ diawali Saudara Surya Paloh. Dia yang mengawali gagasan perubahan atau restorasi, semuanya itu gagasan politik, perjuangan politik. Wajar kalau Nasdem jadi parpol lalu dia pimpin," papar Akbar.

Ia juga mengungkapkan, kehadiran Partai Nasdem sebagai salah satu partai peserta pemilu tak akan menjadi ancaman bagi Golkar. Partainya pun tak mempermasalahkan pindahnya sejumlah politisi Golkar ke Partai Nasdem.

"Itu harus dihadapi, tidak masalah, buktinya di Pemilu 2004 kami pemenang. Di Pemilu 2014 kami tetap optimistis, walaupun ada orang-orang Golkar pindah ke partai lain," katanya.

Surya Paloh akhirnya tepilih sebagai Ketua Umum Partai Nasdem setelah sebelumnya menjabat Ketua Majelis Tinggi partai itu. Surya Paloh dipilih secara aklamasi dalam kongres yang dilakukan pada Jumat (25/1/2013). Ia akan menjabat Ketua Umum selama lima tahun hingga 2018. Surya Paloh diputuskan dalam rapat kongres yang diikuti 1.500 peserta yang terdiri dari 489 DPD, 32 DPW, dan 5 sayap Partai Nasdem. Keputusan lain yang dicapai dalam kongres ini juga memberikan mandat kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai selambat-lambatnya 14 hari pascakongres I berlangsung.

Dengan terpilihnya Surya Paloh sebagai Ketua Umum, Rio Patrice Capella tak lagi menjabat posisi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com