KNPI Minta Ormas Pemuda Dapat Rp 1 Miliar

Kompas.com - 16/01/2013, 00:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan dalam acara "Indonesia Democracy Outlook" yang digelar KNPI di Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Ketua Umum DPP KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan, Presiden telah menjunjung nilai dan etika demokrasi. Setiap menghadapi masalah, salah satunya konflik, kata dia, Presiden selalu menyelesaikan melalui instrumen demokrasi.

Apresiasi lain, Taufan menambahkan, Presiden demokratis dalam menggunakan kekuasaannya. "Ada pengakuan dunia internasional atas peran seorang pemimpin pada penguatan nilai dan etika demokrasi," katanya.

Setelah mengapresiasi Presiden, Taufan lalu meminta agar pemerintah lebih memperhatikan KNPI. Pihaknya berharap agar para pemimpin yang tergabung dalam KNPI diberi beasiswa. Permintaan lain, diberikan kesempatan bekerja, baik di posisi strategis pemerintahan maupun BUMN.

Permintaan selanjutnya, yakni kucuran dana untuk 116 organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI. Taufan menyebut masing-masing ormas diharapkan mendapat dana Rp 1 miliar dari APBN. "Itu memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia untuk bekerja," kata dia.

Dalam pidatonya, Presiden langsung menanggapi permintaan itu. Dia langsung meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh yang hadir dalam acara untuk merealisasikan permintaan beasiswa. Tentunya, kata Presiden, ada persyaratan menerima beasiswa. Ucapan Presiden itu disambut riuh tepuk tangan.

Terkait pekerjaan di pemerintahan maupun BUMN, Presiden mengatakan, terbuka bagi orang-orang profesional di KNPI. "Kalau BUMN ada syaratnya berhenti dari parpol. Kalau KNPI punya profesional sangat bisa, entah pimpinan atau komisaris BUMN," kata Presiden kembali disambut tepuk tangan.

Adapun terkait kucuran dana, Presiden tak dapat menjanjikan lantaran harus terlebih dulu dibicarakan bersama DPR. Namun, dia langsung meminta Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk membicarakannya dengan DPR.

"Tapi idenya untuk berikan bantuan dalam jumlah yang tepat sepanjang tidak dilarang undang-undang saya setujui. Kalau jumlahnya tepat, adil, DPR setujui pahalanya tinggi sekali," pungkas Presiden. Kali ini, tepuk tangan ratusan pengurus KNPI lebih riuh.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X