KNPI Minta Ormas Pemuda Dapat Rp 1 Miliar

Kompas.com - 16/01/2013, 00:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan dalam acara "Indonesia Democracy Outlook" yang digelar KNPI di Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Ketua Umum DPP KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan, Presiden telah menjunjung nilai dan etika demokrasi. Setiap menghadapi masalah, salah satunya konflik, kata dia, Presiden selalu menyelesaikan melalui instrumen demokrasi.

Apresiasi lain, Taufan menambahkan, Presiden demokratis dalam menggunakan kekuasaannya. "Ada pengakuan dunia internasional atas peran seorang pemimpin pada penguatan nilai dan etika demokrasi," katanya.

Setelah mengapresiasi Presiden, Taufan lalu meminta agar pemerintah lebih memperhatikan KNPI. Pihaknya berharap agar para pemimpin yang tergabung dalam KNPI diberi beasiswa. Permintaan lain, diberikan kesempatan bekerja, baik di posisi strategis pemerintahan maupun BUMN.


Permintaan selanjutnya, yakni kucuran dana untuk 116 organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI. Taufan menyebut masing-masing ormas diharapkan mendapat dana Rp 1 miliar dari APBN. "Itu memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia untuk bekerja," kata dia.

Dalam pidatonya, Presiden langsung menanggapi permintaan itu. Dia langsung meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh yang hadir dalam acara untuk merealisasikan permintaan beasiswa. Tentunya, kata Presiden, ada persyaratan menerima beasiswa. Ucapan Presiden itu disambut riuh tepuk tangan.

Terkait pekerjaan di pemerintahan maupun BUMN, Presiden mengatakan, terbuka bagi orang-orang profesional di KNPI. "Kalau BUMN ada syaratnya berhenti dari parpol. Kalau KNPI punya profesional sangat bisa, entah pimpinan atau komisaris BUMN," kata Presiden kembali disambut tepuk tangan.

Adapun terkait kucuran dana, Presiden tak dapat menjanjikan lantaran harus terlebih dulu dibicarakan bersama DPR. Namun, dia langsung meminta Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk membicarakannya dengan DPR.

"Tapi idenya untuk berikan bantuan dalam jumlah yang tepat sepanjang tidak dilarang undang-undang saya setujui. Kalau jumlahnya tepat, adil, DPR setujui pahalanya tinggi sekali," pungkas Presiden. Kali ini, tepuk tangan ratusan pengurus KNPI lebih riuh.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional
Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Nasional
Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Nasional
ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Nasional
Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Oknum Jaksa dan Seorang Swasta sebagai Tersangka Pemerasan

Kejagung Tetapkan 2 Oknum Jaksa dan Seorang Swasta sebagai Tersangka Pemerasan

Nasional
Gelar Humanesia, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Beri Kado Akhir Tahun untuk Kemanusiaan

Gelar Humanesia, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Beri Kado Akhir Tahun untuk Kemanusiaan

Nasional
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM

Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM

Nasional
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X