KNPI Minta Ormas Pemuda Dapat Rp 1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan dalam acara "Indonesia Democracy Outlook" yang digelar KNPI di Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Ketua Umum DPP KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan, Presiden telah menjunjung nilai dan etika demokrasi. Setiap menghadapi masalah, salah satunya konflik, kata dia, Presiden selalu menyelesaikan melalui instrumen demokrasi.

Apresiasi lain, Taufan menambahkan, Presiden demokratis dalam menggunakan kekuasaannya. "Ada pengakuan dunia internasional atas peran seorang pemimpin pada penguatan nilai dan etika demokrasi," katanya.

Setelah mengapresiasi Presiden, Taufan lalu meminta agar pemerintah lebih memperhatikan KNPI. Pihaknya berharap agar para pemimpin yang tergabung dalam KNPI diberi beasiswa. Permintaan lain, diberikan kesempatan bekerja, baik di posisi strategis pemerintahan maupun BUMN.

Permintaan selanjutnya, yakni kucuran dana untuk 116 organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI. Taufan menyebut masing-masing ormas diharapkan mendapat dana Rp 1 miliar dari APBN. "Itu memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia untuk bekerja," kata dia.

Dalam pidatonya, Presiden langsung menanggapi permintaan itu. Dia langsung meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh yang hadir dalam acara untuk merealisasikan permintaan beasiswa. Tentunya, kata Presiden, ada persyaratan menerima beasiswa. Ucapan Presiden itu disambut riuh tepuk tangan.

Terkait pekerjaan di pemerintahan maupun BUMN, Presiden mengatakan, terbuka bagi orang-orang profesional di KNPI. "Kalau BUMN ada syaratnya berhenti dari parpol. Kalau KNPI punya profesional sangat bisa, entah pimpinan atau komisaris BUMN," kata Presiden kembali disambut tepuk tangan.

Adapun terkait kucuran dana, Presiden tak dapat menjanjikan lantaran harus terlebih dulu dibicarakan bersama DPR. Namun, dia langsung meminta Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk membicarakannya dengan DPR.

"Tapi idenya untuk berikan bantuan dalam jumlah yang tepat sepanjang tidak dilarang undang-undang saya setujui. Kalau jumlahnya tepat, adil, DPR setujui pahalanya tinggi sekali," pungkas Presiden. Kali ini, tepuk tangan ratusan pengurus KNPI lebih riuh.