Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelaan Adik untuk Andi Mallarangeng ...

Kompas.com - 12/01/2013, 16:52 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Raut muka Andi Rizal Mallarangeng sedikit menegang ketika menceritakan curhat keponakannya, Gemilang Zul Mallarangeng, yang rekeningnya diblokir atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gemilang alias Gilang adalah putra mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, tersangka kasus dugaan korupsi proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

”Bagi Gilang, KPK sudah seperti Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban),” ujar Rizal sembari menatap jurnalis dan kamera di ruangan yang biasa menjadi tempat diskusi di Freedom Institute, Kamis (10/1) petang. Kopkamtib adalah lembaga yang ditakuti pada masa Orde Baru karena bisa menangkap orang secara sewenang-wenang.

Sejak kakaknya jadi tersangka, Rizal memang rutin menggelar jumpa pers di Freedom Institute. Dia gelar jumpa pers setiap Jumat untuk membedah apa yang dia sebut sebagai misteri skandal Hambalang. Minggu ini, dia memilih Kamis karena Jumat, Andi diperiksa KPK.

Ada yang istimewa Kamis kemarin, karena Rizal pertama kali hadir di Freedom Institute bersama kakaknya, Andi. Itu pula yang diburu wartawan sehingga tak beranjak dari ruangan yang suhunya bertambah dingin karena hujan mulai turun di luar. Selain Rizal, Andi didampingi dua pengacaranya, Harry Ponto dan Ifdhal Kasim.

Rizal yang mendapat giliran terakhir bicara menyiapkan bahan untuk wartawan. Bahan itulah yang dia presentasikan. Bahan presentasi Rizal dikemas cantik, dicetak berwarna dan dijilid bagus. Di layar, Rizal tinggal menjelaskan apa yang telah dibagikan kepada wartawan.

Ada pertanyaan apakah langkah KPK sudah benar. Juga pertanyaan bernada prihatin, kenapa Andi terus dipojokkan, sementara pelaku kakap dan guritanya dibiarkan begitu saja.

Bicara pelaku ”kakap” dan ”gurita” dari misteri skandal Hambalang, presentasi Rizal disertai grafis dengan foto sejumlah orang, antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Deputi Menteri Negara BUMN Muchayat, Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang, mantan Direktur Operasi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noer, Direktur Utama Machfud Suroso. Ada tanda panah di antara foto-foto itu, yang dimaksudkan sebagai dugaan soal hubungan yang terjadi.

Foto Muchayat, misalnya, diletakkan di atas foto Munadi yang merupakan anaknya. Foto Muchayat juga disertai penjelasan sebagai Deputi Menteri BUMN yang membawahi PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, dua BUMN yang mengerjakan proyek Hambalang. Ada tanda panah dari Muchayat ke Anas. Ada tertulis keterangan Rp 100 miliar kas ke kongres (Demokrat) Bandung. Tulisan di bawahnya, ”Tanyakan ke Nazaruddin (Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), benar atau tidak?” Ada juga pertanyaan di halaman bergambar foto-foto itu. ”Kenapa KPK tidak menelusuri info penting ini?”

Yang lebih mengejutkan dari bahan yang disiapkan oleh tim Elang Hitam itu adalah tudingan KPK salah sangka atau dapat informasi tidak benar. Di bahan presentasi ditulis kemungkinan dugaan KPK, antara lain, Andi membeli apartemen Rp 3,5 miliar, punya saham di bursa efek Rp 8 miliar, hingga sekretaris pribadinya (Iim Rohimah) punya rekening Rp 15 miliar.

Namun, selama ini KPK tak pernah menyatakan soal dugaan-dugaan terhadap Andi tersebut. KPK malah tak sekali pun mengungkap identitas seseorang yang memiliki rekening mencurigakan. Ternyata di bahan presentasi ada kliping berita sebuah koran. Koran itu menulis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi aliran dana dari sumber tak jelas untuk Andi dan istrinya. Bukan KPK, tetapi PPATK.

Rizal juga mengakui, misteri Hambalang terungkap berkat kicauan Nazaruddin. Malah di bahan presentasinya, ada tulisan agar dugaan soal aliran dana ke kongres Partai Demokrat ditanyakan kepada Nazaruddin. Tetapi, tak ada grafis dengan gambar adik Rizal, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang pernah disebut Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga sudah mencegahnya pergi ke luar negeri.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com