Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didekati Parpol untuk Dongkrak Suara, Rhoma Tak Merasa Dimanfaatkan

Kompas.com - 08/01/2013, 18:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Popularitas Rhoma Irama tidak perlu diragukan. Berkarir sebagai penyanyi dangdut sejak puluhan tahun, popularitasnya pun melangit. Ia pun akhirnya mendapat gelar Si Raja Dangdut. Popularitas Rhoma ini cukup menggiurkan partai-partai politik untuk merekrutnya. Pada Pemilu lalu, Rhoma kerap tampil bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mendekatinya. Tidak hanya PKB, Rhoma mengakui ada partai nasionalis yang juga mendekatinya. Namun, pendekatan itu ditenggarai untuk mendongkrak suara parpol yang mendekati Rhoma. Terkait hal ini, Rhoma merasa tak dimanfaatkan.

"Saya rasa tidak begitu, kalau salah satu partai bersikap begitu mungkin kredibilitas dia justru tidak naik dengan masyarakat," ujar Rhoma, Selasa (8/1/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Rhoma, di dalam politik, etika juga harus dijunjung tinggi dan bukan hanya sekadar kata-kata. "Politik bukan sesuatu istilah gombal-gombalan. Politik itu punya etika, punya norma-norma yang harus dijunjung tinggi," katanya.

Ia juga menyatakan tidak akan merasa sakit hati jika tidak jadi dicalonkan partai mana pun. "Saya ini bukan murid tapi murad. Kalau murid kan menginginkan, mungkin saya sakit hati. Saya mengalir saja, apa takdir Allah, takdir masyarakat," imbuh Rhoma.

Rhoma Irama kembali membuat gebrakan dengan menyatakan diri siap maju sebagai capres meski belum memiliki partai politik. Popularitas Rhoma didukung dengan penggemarnya yang loyal sempat membuat silau para petinggi parpol. Rhoma pun mulai didekati sejumlah parpol seperti Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan sudah sempat bertemu langsung dengan pelantun lagu "Begadang" itu. Namun, Rhoma mengaku sama sekali belum melakukan kontrak politik dengan PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com