Parpol Jadikan Kas Negara Layaknya ATM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, praktik politik kartel semakin menguat. Partai-partai politik menggantungkan hidupnya pada kas negara. Mereka menjadikan kas negara layaknya mesin ATM yang dapat diambil kapan saja.

"Kalau itu sah seperti di Amerika, clean, clear, transparan, akuntabel. Tapi di Indonesia kan tidak. Sekarang kementerian-kementerian yang menterinya dari parpol sebagian sudah bermasalah, lainnya berpotensi masalah," kata Busyro dalam acara pemaparan kinerja akhir tahun KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2012).

Menurutnya, beberapa kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sasaran elit-elit politik tertentu. Elit politik merupkan salah satu aktor dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. "Parpol dari pusat dan daerah, elit birokrasi, elit bisnis, dan calo," kata Busyro.

Ditambahkannya, parpol sendiri yang melakukan deparpolisasi melalui penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data KPK, kasus-kasus yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik itu mendominasi penanganan kasus di KPK selama 2012. Dari total 45 kasus, 16 di antaranya melibatkan anggota DPR. Busyro juga menyoroti fenomena anggota partai politik di DPR yang berebut kekuasaan untuk kembali terpilih dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Keinginan anggota DPR untuk terpilih kembali itu, menurutnya, cenderung menjadikan mereka koruptif. "Semua parpol mesti berkeinginan untuk bisa berjaya di 2014, ujung-ujungnya adalah parpol tertentu, atau gabungan parpol yang di belakangnya, tidak akan luput dari kekuatan-kekuatan bisnis yang busuk," ujar Busyro.

Baca juga:
Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK
Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014