Kompas.com - 27/12/2012, 20:52 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, praktik politik kartel semakin menguat. Partai-partai politik menggantungkan hidupnya pada kas negara. Mereka menjadikan kas negara layaknya mesin ATM yang dapat diambil kapan saja.

"Kalau itu sah seperti di Amerika, clean, clear, transparan, akuntabel. Tapi di Indonesia kan tidak. Sekarang kementerian-kementerian yang menterinya dari parpol sebagian sudah bermasalah, lainnya berpotensi masalah," kata Busyro dalam acara pemaparan kinerja akhir tahun KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2012).

Menurutnya, beberapa kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sasaran elit-elit politik tertentu. Elit politik merupkan salah satu aktor dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. "Parpol dari pusat dan daerah, elit birokrasi, elit bisnis, dan calo," kata Busyro.

Ditambahkannya, parpol sendiri yang melakukan deparpolisasi melalui penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data KPK, kasus-kasus yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik itu mendominasi penanganan kasus di KPK selama 2012. Dari total 45 kasus, 16 di antaranya melibatkan anggota DPR. Busyro juga menyoroti fenomena anggota partai politik di DPR yang berebut kekuasaan untuk kembali terpilih dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Keinginan anggota DPR untuk terpilih kembali itu, menurutnya, cenderung menjadikan mereka koruptif. "Semua parpol mesti berkeinginan untuk bisa berjaya di 2014, ujung-ujungnya adalah parpol tertentu, atau gabungan parpol yang di belakangnya, tidak akan luput dari kekuatan-kekuatan bisnis yang busuk," ujar Busyro.

Baca juga:
Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS

Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Nasional
Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.