Menanti Wakil Rakyat yang Tak Berkhianat

Kompas.com - 26/12/2012, 09:05 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.comSepanjang 2012, kontroversi soal sepak terjang para wakil rakyat masih juga berkutat seputar agenda kunjungan kerja ke berbagai negara. Entahlah, karena mereka tak peka dengan "teriakan" di tahun-tahun sebelumnya, atau kunjungan kerja itu sedemikian pentingnya. Yang jelas, hasil produk legislasinya masih saja diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ada kritik soal kualitas substansi.

Pada tahun ini, setidaknya ada 45 kunjungan ke luar negeri yang dilakukan anggota Dewan. Sebanyak 37 kali di antaranya adalah studi banding terkait penyusunan rancangan undang-undang. Dengan dalih belajar ke negara lebih maju untuk menyempurnakan isi RUU, para anggota Dewan seolah tak kapok meski terus dikritik publik lantaran anggaran yang besar dan tidak transparan.

Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran kunjungan ke luar negeri pada tahun 2012 mencapai Rp 140 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnnya yang berjumlah Rp 137 miliar.

Media juga terus-menerus menyorot perjalanan para anggota Dewan ini. Namun, hasilnya justru ada kunjungan ke luar negeri yang jauh dari tujuan utamanya. Hal ini terlihat pada kunjungan para wakil rakyat itu ke Kopenhagen, Denmark, dalam rangka penyusunan RUU Kepalangmerahan. Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana menangkap basah aksi para anggota Badan Legislasi (Baleg) tengah menikmati wisata Canal Tour di Nyhavn, Kopenhagen, Denmark, pada bulan September lalu.  

Padahal, sebelum bertolak dari Tanah Air, rombongan itu sudah sempat diprotes sejumlah pengamat. Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi ketika itu melihat kepergian anggota Dewan hanya untuk meneliti sebuah logo palang merah sampai ke luar negeri hanya memboroskan anggaran. Kepergian mereka ke sana setidaknya menghabiskan uang negara Rp 1,3 miliar. Rakyat pun kembali dikecewakan ketika rombongan anggota DPR justru terlihat lebih asyik berwisata, bukannya bekerja.

Hal lain yang juga menjadi buah bibir adalah pemilihan tempat yang akan dikunjungi. Sebuah rekaman video yang diunggah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Youtube cukup memalukan citra anggota Dewan saat berkunjung ke Deutsches Institut fur Normung (DIN) di Berlin, Jerman, untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang Keinsinyuran. Pasalnya, DIN ternyata adalah lembaga standardisasi produk di Jerman. Dalam video itu terlihat kebingungan para anggota Dewan saat berhadapan dengan petinggi DIN. Rombongan ini tampak tidak menguasai bahasa Inggris sehingga mereka sangat mengandalkan kemampuan penerjemah.

Anggota Baleg yang ikut dalam rombongan ke DIN itu, Ali Wongso H Sinaga dari Fraksi Golkar, menuding bahwa kepergian anggota Dewan yang salah alamat itu adalah kesalahan Kedutaan Besar RI di Jerman. Menurutnya, semua agenda perjalanan anggota Dewan diatur oleh KBRI.

Persiapan yang serba singkat ini pula yang mengiringi nada sumir perjalanan anggota Komisi II DPR ke Brasil dalam rangka persiapan RUU Desa. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengungkapkan bahwa kepergian wakil rakyat ke Brasil sama sekali tidak relevan dengan substansi pembahasan RUU Desa. Pasalnya, kriteria desa di Indonesia dengan negara mana pun berbeda. Indonesia memiliki kearifan lokal tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Bahkan, para anggota Dewan lebih disarankan untuk kunjungan kerja ke pelosok negeri dibandingkan harus kunjungan mewah sampai ke Brasil.

Ke mana transparansi?

Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Banyak protes, anggota Dewan tetap saja tak peduli. Mereka justru  pergi studi banding diam-diam. Tertutupnya akses informasi terhadap kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan para anggota Dewan tak ayal menimbulkan kecurigaan. Hal ini terlihat pada kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Perancis dan China dalam rangka penyusunan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan serta kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Brasil dan Amerika Serikat dalam rangka penyusunan RUU Keantariksaan.

Halaman:
Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X