Joe Chan, Nama Baru Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com – Terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra diketahui sering berpergian ke luar negeri seperti Singapura. Ia juga mengganti namanya menjadi Joe Chan pada passport yang dimilikinya.

“Telah dikeluarkan pasport PNG nomor B330971 atas nama Joe chan. Jadi Djoko Tjandra sudah berubah namanya menjadi Joe Chan. Jadi ganti nama, tapi hanya disingkat saja,” terang Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012).

Darmono menjelaskan, masa berlaku paspor Indonesia telah habis pada 25 Juli 2012. Ia pun kini berpergian ke luar negeri menggunakan paspor bernama Joe Chan tersebut.

“Paspor Indonesia sudah tidak berlaku mulai 25 Juli 2012 sehingga kalau pergi ke mana-mana dia menggunakan paspor Joe Chan tadi,” jelas Darmono.

Dalam hal ini, Darmono berharap adanya bantuan dari pihak kepolisian untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran keimigrasian Djoko. Jika terbukti melanggar, paspor tersebut pun otomatis tidak akan berlaku lagi.

“Saya mengharapkan agar dilakukan langkah-langkah hukum dari peran kepolisian yaitu melakukan penelitian, penyelidikan terhadap pelanggaran keimigrasian. Dengan demikian, kalau pelanggaran imigrasi berarti passportnya akan dicabut. Otomatis dia kalau ada di sana melanggar keimigrasian,” terangnya.

Seperti diketahui, sehari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan atas perkaranya, Djoko melarikan diri. MA menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Djoko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, pada Juni 2009. Kemudian, Djoko dikabarkan telah pindah kewarganegaraan Papua Nugini (PNG) sejak Juni 2012. Pembahasan soal Djoko sendiri sebelumnya sempat terhambat saat masa transisi PNG berganti pemerintahan yang baru dengan terpilihnya Perdana Menteri (PM) Peter O' Neil.

Tim terpadu pencari terpidana korupsi yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Darmono pun akhirnya mengunjungi langsung PNG untuk membahas Djoko. Dalam kunjungan tersebut pemerintah Indonesia dan PNG sepakat membuat perjanjian ekstradisi.