Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keributan Ruhut seperti Ribut Rumah Tangga

Kompas.com - 15/12/2012, 13:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan dalam kasus rotasi partai yang akhirnya memindahkan Ruhut Sitompul dari posisi awalnya sebagai Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi Publik. Syarief membandingkan keriuhan yang ditimbulkan Ruhut layaknya keributan dalam rumah tangga.

"Saya pikir ini hanya dinamika dan bukan persoalan yang terlalu perlu untuk dibesar-besarkan. Saya yakin bisa diselesaikan," ujar Syarief, Sabtu (15/12/2012), di sela-sela acara Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Syarief mengatakan, meski rotasi terhadap Ruhut timbul persoalan, ia yakin hal tersebut bisa diselesaikan secara internal oleh partainya. "Di rumah tangga juga suami istri ribut. Yang penting keributan itu bisa menjadi hikmah juga. Yang penting bisa solid," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.

Syarief menuturkan, hingga kini, Demokrat masih tetap solid. Ia pun membantah jika ada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mengajukan pencopotan terhadap Ruhut.

"Saya pikir tidak ada, tidak ada usulan dari DPD-DPD," katanya.

Menurut Syarief, jika dilihat dari data empirisnya, Demokrat hanya memiliki sedikit potensi konflik dibandingkan partai lain. "Satu partai yang besar itu pasti ada sesuatu dinamika yang muncul," ucap suami dari anggota DPR Inggrid Kansil itu.

Sebelumnya, politisi Demokrat Ruhut Sitompul dikeluarkan dari ruangan Silatnas di Sentul International Convention Center (SICC), Jumat (14/12/2012). Ruhut ketika itu masuk ke ruangan, tetapi kehadiran Ruhut sontak membuat banyak kader daerah bereaksi dan meneriakkan kata-kata "pecat" dan "copot" kepada advokat itu. Mendapat respons itu, Ruhut justru melambai-lambaikan tangannya dan langsung digiring petugas ke luar ruangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com