Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kirim Surat, Akbar Minta Ical Genjot Elektabilitas

Kompas.com - 14/12/2012, 14:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie segera ditingkatkan. Surat itu pun langsung diterima oleh Ical. Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ade Komarudin, Jumat (14/12/2012), saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan.

Seperti diketahui, Ical sudah ditetapkan oleh Golkar sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

"Ya, saya sudah tahu soal surat itu. Memang ada surat dari Wantim (Dewan Pertimbangan) ke DPP diterima langsung Pak Ketua Umum," ujar Ade.

Ade membantah saat ditanyakan surat itu merupakan ultimatum Akbar ke Ical lantaran tingkat elektabilitasnya yang dinilai masih rendah dalam bursa calon presiden 2014.

"Bukan ultimatum, hanya memberikan saran supaya meningkatkan elektabilitas," kata Ade lagi.

Ia menjelaskan, surat dari Akbar sifatnya hanya memberikan saran dan tidak bisa mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang menetapkan Ical sebagai capres Golkar. Surat dari Akbar itu masih belum dibahas secara resmi oleh DPP Golkar.

"Nanti kami akan bahas sehabis tahun baru. Untuk menyikapi surat itu," kata Ade.

Ia juga menampik tudingan bahwa elektabilitas Ical yang kian melorot. Menurutnya, selama ini hasil survei yang dilakukan partai selalu menunjukkan elektabilitas Ical yang terus meningkat. "Kami menggunakan survei dari LSI yang hasilnya terus meningkat. Siapa bilang turun terus?" katanya.

Selain itu, Ade mengatakan, untuk meningkatkan elektabilitas Ical, partai gencar melakukan roadshow. Hampir setiap hari Ical melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Saat ditanyakan soal target dan tenggat waktu untuk meningkatkan elektabilitas Ical, Ade mengaku tidak memiliki target.

"Tidak ada sama sekali tenggat waktu. Kita bekerja terus saja. Surat ini memacu kami untuk bekerja lebih lagi," ujar Ade.

Berita terkait dinamika politik dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com