Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Dibiarkan, Penghinaan terhadap Habibie Jadi Bom Waktu

Kompas.com - 14/12/2012, 09:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penghinaan terhadap Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie yang dilakukan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin harus dijadikan tonggak oleh Pemerintah Indonesia untuk membuktikan kekuatan diplomasi Indonesia.

Penanganan pemerintah atas pernyataan Zainudin di media Malaysia dinilai menjadi salah satu tolok ukur apakah posisi Indonesia di dunia benar-benar strategis dan memiliki dampak nyata dalam hubungan internasional. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dalam siaran pers, Jumat (14/12/2012).

"Kita sebagai negara tidak bisa diam saja ketika Pak Habibie dihina oleh mantan pejabat negeri lain demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri. Ingat, Pak Habibie adalah Presiden ke-3 RI, bukan 'mantan presiden'. Berarti beliau akan selalu jadi tokoh bangsa Indonesia," kata Puan.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, DPR memang sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia. Namun, tanpa kekuatan diplomasi yang kuat, nota dari DPR bisa saja dianggap sebagai secarik kertas tanpa makna, apalagi, kata dia, Pemerintah Indonesia belum melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia untuk permasalahan hal itu.

Puan menambahkan, soal prinsip politik pemerintah dan DPR boleh berbeda. Namun, DPR dan pemerintah harus sejalan menjaga kehormatan bangsa di mata internasional, apalagi Indonesia sudah masuk G-20 dan sering disebut punya posisi strategis di ASEAN.

Dengan demikian, kata Puan, seharusnya Pemerintah Indonesia bisa menggunakan kekuatan diplomasi untuk menghadapi masalah ini. Untuk itu, penghinaan Habibie harus menjadi salah satu agenda pembicaraan dalam kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Malaysia pada akhir Desember 2012.

"Bila kita diam saja, noda hitam dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia akan terus bertambah dan malah jadi bom waktu. Kita ada persoalan TKI di Malaysia yang masih harus diperkuat perlindungannya. Ada juga perbedaan pendapat tentang warisan budaya seperti batik, Reog, lagu Rasa Sayange, dan tari pendet. Masalah itu harusnya diselesaikan, bukan dibiarkan," kata Puan.

Putri Megawati Soekarnoputri itu menambahkan, "kita tentunya tidak mau bila di kemudian hari, Presiden Indonesia saat ini menerima hinaan dari negara lain. Maka dari itu, kita tidak boleh membiarkan apa yang terjadi kepada Pak Habibie menjadi preseden buruk ke depannya bagi Indonesia sebagai negara yang sejak Kongres Asia-Afrika memiliki posisi terpandang di dunia."

Seperti diberitakan, di harian Utusan Malaysia, Senin (10/12/2012), yang juga diunggah di situs harian itu, Zainuddin menyebut Habibie sebagai "penggunting dalam lipatan" terhadap Soeharto, penyebab perpecahan Indonesia dengan munculnya 48 partai politik.

Zainudin menyebut Habibie pengkhianat bangsa karena memenuhi desakan Barat menggelar jajak pendapat di Timor Timur. Ungkapan paling keras ditulis Zainudin dengan menyebut Habibie dan Anwar sebagai sesama "anjing imperialisme" (the dog of imperialism) lantaran bersedia menyerahkan negaranya ke lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Habibie Disebut Pengkhianat Bangsa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com