Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Tuding Pencopotan Ulah "Badut-badutnya" Anas

Kompas.com - 13/12/2012, 23:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang acara Silaturahim Nasional (Silatnas) Partai Demokrat yang akan berlangsung pekan ini di Sentul, Bogor, Ruhut Sitompul didepak dari kepengurusan partai.

Ruhut yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat diberhentikan. Posisi Ruhut kemudian digantikan oleh Nurul Qomar.

Politisi yang berlatar belakang pengacara ini menduga wacana pencopotan dirinya dari kepengurusan partai lantaran sikapnya yang lantang meminta Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum segera turun. Nama Anas berkali-kali dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Ruhut menuding wacana pencopotan dirinya itu pun berasal dari kubu Anas. "Dari setahun yang lalu saya diminta mundur sama 'badut-badutnya' Anas. Beberapa orang datang ke SBY, minta Ruhut dipecat," ungkap Ruhut, Kamis (13/12/2012) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Siapakah para 'badut' Anas yang dimaksud Ruhut? "Ya orang yang awalnya anggota Komisi II DPR dan tiba-tiba jadi Komisi III," sahut Ruhut.

Meski dicopot, Ruhut bersikeras dirinya tidak digeser dari kepengurusan. "Geser? Udahlah, yang bisa geser Ruhut itu hanya SBY," kata Ruhut. "Kita lihat saja, 14-15 (Desember) Silatnas," sambung Ruhut lagi.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa membenarkan adanya pergeseran kepengurusan partai. Posisi Ruhut diisi oleh Nurul Qomar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Departemen dan Komunikasi.

Apakah Ruhut mendapat jabatan lain di DPP? "Enggak ada," jawab Saan ketika dihubungi.

Ketika ditanya apakah pencopotan itu lantaran sikap Ruhut yang terus mendesak agar Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Saan membantahnya.

"Penyegaran saja," kata dia.

Selain itu, pergantian juga dilakukan pada posisi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, dari sebelumnya Andi Nurpati, kini dijabat I Gede Pasek Suardika. Nurpati kini menjabat Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com