Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wisler: Andi di Balik Pembengkakan Proyek Hambalang

Kompas.com - 13/12/2012, 02:45 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Kepala Bidang Evaluasi dan Diseminasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Wisler Manalu menyebut mantan Menpora Andi Mallarangeng sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembengkakan anggaran proyek Hambalang.

Pembengkakan itu, terangnya, disebabkan penambahan arena dalam kompleks pelatihan atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Karena gedungnya makin banyak, arenanya makin banyak, direncanakan daya tampungnya makin besar. Awalnya kan cuma untuk menampung tingkat SMP dari sekolah olahraga Ragunan, dengan ide yang sekarang akan digunakan untuk menampung atlet-atlet senior. Itu ya wajar aja makanya pasti diberi acc (Andi)," kata Wisler dalam Kopaja P20 Lebak Bulus-Senen, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Wisler menambahkan, ide penambahan gedung dan arena itu pasti telah digodok oleh pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurutnya, pimpinan Kemenpora, yaitu Andi Mallarangeng, paham atas konsekuensi hal itu, pembengkakan anggaran. Maksud dari ide itu, lanjutnya, supaya ada ruang bagi pelatihan atlet lintas generasi. "Mungkin maksud beliau (Andi) itu supaya makin besar pada arena, untuk pelatihan atlet yunior maupun senior. Saya kira itu idenya bagus, menurut saya," ungkap ketua panitia lelang proyek Hambalang itu.

Ia mengatakan, panitia lelang tidak ikut dilibatkan dalam rapat penentuan kebijakan terkait penambahan arena itu. Menurutnya, panitia lelang hanya bertugas melaksanakan dan menjalankan prosedur lelang.

Wisler menegaskan, dia tidak pernah berhubungan dengan Andi yang kini menjadi tersangka perkara dugaan korupsi proyek Hambalang. Panitia lelang, terangnya, adalah orang yang hanya merupakan staf. Sebab itu, tambahnya, tidak ada intervensi secara langsung dari Andi atas panitia lelang.

"Semua panitia itu memang ditentukan karena kualifikasinya. Karena itu mereka harus punya sertifikat," ungkap Wisler. Meskipun demikian, Wisler tidak menampik jika di ranah lebih tinggi ada intervensi. Hal itu menurutnya sangat mungkin terjadi. Namun, ia dapat memastikan bahwa di ranah paling bawah, yaitu panitia lelang, tidak ada intervensi pihak mana pun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com