Dasar Laporan ke KPK dari Surat Kaleng, Dipo Alam Diejek Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat kerja antara Komisi I DPR dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada Senin (10/12/2012) malam kian memanas. Dipo dicecar para anggota dewan soal laporan yang dibuatnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran antara anggota DPR dan kementerian.

Salah satu anggota DPR yang mencecar Dipo adalah TB Hasanudin dari Fraksi PDI-Perjuangan. "Kami tanya ke Pak Dipo, pertanyaan kami apa dasar membuat surat ke KPK? Kami dengar berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakat yang mana?" cecar Hasanudin.

Dipo pun menjawab bahwa dasar laporan yang dibuatnya ke KPK adalah sebuah kopian surat yang diterimanya di atas meja kerja. "Surat dari mana?" sahut Hasanudin. "Tidak tahu. Saya terima, ada orang yang kirim pakai amplop. Ini jawabnya," kata Dipo.

Jawaban Dipo pun langsung mengundang tawa para anggota dewan yang terkesan mengejek pengakuan Dipo itu. "Bagaimana kayak begituan bisa jadi laporan?" celetuk salah seorang anggota dewan.

Mendengar jawaban Dipo itu, Hasanudin pun mempertanyakan bagaimana surat kaleng itu bisa sampai masuk ke dalam kompleks Istana, Dipo tidak menjawabnya secara jelas. Dia hanya menuturkan bahwa dirinya tidak hanya menerima satu buah laporan masyarakat.

"Bukan hanya satu, sering yang lain juga. Dalam banyak amplop tertutup. Ada yang ditujukan kepada Presiden ada yang ke kami," imbuh Dipo.

Dipo mengaku dirinya sudah melakukan konfirmasi ke Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf di TNI. Setelah melakukan konfirmasi kepada para pejabat terkait yang diduga mengetahui adanya praktek kongkalikong, Dipo pun akhirnya melaporkan kasus ini ke KPK.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan praktik kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut. Namun, ketiga kementerian membantah telah dilaporkan oleh Dipo dan membantah adanya praktik penggerusan anggaran.