Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penyidik, KPK dan Menpan Berdebat

Kompas.com - 09/12/2012, 18:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masa tugas penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi  masih menuai perdebatan. Kali ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kedapatan berdebat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Azwar Abubakar di tengah-tengah kegiatan pembentangan spanduk raksasa di Balaikota Jakarta dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Minggu (9/12/2012) siang.

Dalam kesempatan itu, Bambang Widjojanto (BW) dan Azwar Abubakar (AA) melempar argumen terkait usia tugas penyidik di KPK. Beberapa wartawan langsung merekam pembicaraan itu dengan sepengetahuan BW dan AA. Secara umum, AA meminta KPK untuk tak lagi khawatir dengan masa tugas para penyidiknya. Pasalnya, dalam draf yang baru, penyidik di KPK dapat bertugas selama empat tahun dan memungkinkan diperpanjang sampai sepuluh tahun dengan catatan mendapat restu dari KPK.

Sementara itu, meski sepaham, tetapi BW masih tampak khawatir. Ia mengaku aturan itu belum tentu berjalan baik karena berpotensi menimbulkan conflict of interest dan harus diikuti dengan inisiatif penyidik KPK yang bersangkutan.

Berikut adalah isi perdebatan AA dan BW:

AA : Kalau mau nambah lagi, maksimal empat tahun. Kalau setelah empat tahun, enggak dikasih (induknya), ya, enggak boleh. Nanti mau nambah waktu lagi, minimum empat tahun, yang disetujui sepuluh tahun.

BW : Keseluruhannya 10 tahun?

AA : Jadi kita siap, KPK perlu orang yang pasti, dan induknya juga perlu membina mereka, karier mereka.

BW : Orang yang mau ditarik itu, harus ditanya....

AA : Sabar, ndak boleh, ndak boleh Pak, setelah empat tahun, ya sudah selesai.

BW : Pertama ini mengatur KPK....

AA : Dengar dulu Bos, kan, sudah empat tahun diselesaikan. Jadi bukan ditarik, kan.

BW : Yang empat tahun tidak ada masalah.

AA : Nah, kalau mau ditarik tiga tahun, siapa yang narik? Polisi atau BPKP, itu harus persetujuan Komisi (KPK), jangan dulu. Kita masih butuh. Ya sudah, enggak boleh ditarik.

BW : Tujuannya, kan, biar tidak ditarik sembarangan begitu.

AA : Memang enggak boleh.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com