Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tugas Penyidik KPK Semakin Lama Semakin Baik

Kompas.com - 06/12/2012, 22:55 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah masa tugas penyidik kepolisian yang berakhir di KPK semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunjukkan komitmen memberantas korupsi. Masa tugas penyidik KPK semestinya lebih lama sebelum KPK bisa merekrut penyidik sendiri.

"Pemerintah Pak SBY kan selalu komit untuk terdepan memberantas korupsi. Ini saatnya untuk menunjukkan itu. Polisi juga," tutur Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis (6/12/2012).

JK menambahkan, semestinya KPK memang memiliki penyidik yang direkrut sendiri. Namun, ini akan memerlukan masa penyesuaian lebih lama. Di masa transisi sebelum hal ini terwujud, bantuan penyidik jelas diperlukan untuk menjaga upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, menurut JK, kalau perlu, polisi militer pun bisa diperbantukan. Terkait masa tugas banyak penyidik Polri yang bertugas di KPK dan kini mulai berakhir, JK menilai semestinya lebih lama.

"Sebenarnya, semakin lama semakin baik. Sebab, dia akan semakin mendalami masalah. Tapi, tugas itu harus diperhitungkan dalam pangkat, harus dinilai juga. Itu karier yang dapat diperhitungkan," kata JK.

Gaji besar yang diterima penyidik di KPK, menurut JK, wajar saja. "Ya, kalau di sana kan tidak bisa macam-macam. Tidak bisa ada pendapatan lain. Tidak ada waktu untuk mencari pekerjaan sampingan karena kerja sampai malam, mungkin tidak ada waktu untuk mengajar atau apa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com