Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penarikan Penyidik, Episode Serangan Balik Polri?

Kompas.com - 05/12/2012, 16:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Indra, menyayangkan penarikan 13 penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penarikan itu dinilai sebagai sebuah skenario aksi balas dendam yang dilakukan Polri kepada KPK lantaran telah menahan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

"Saya sangat menyesalkan kebijakan Polri menarik penyidiknya di saat KPK sangat butuh SDM dalam jumlah yang banyak. Ini sedikit banyak akan memengaruhi kinerja KPK," ujar Indra, Rabu (5/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga bahwa penarikan penyidik ini adalah skenario Polri. Terlebih lagi, penyidik yang ditarik merupakan penyidik yang menangani kasus Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

"Penarikan ini dibarengi dengan penahanan Djoko Susilo dan penyidiknya juga yang tangani kasus itu. Dengan demikian, tidak bisa disalahkan jika ada premis bahwa ini adalah bagian dari episode serangan balik atau balasan Polri kepada KPK," ucapnya.

Menurut Indra, Polri seharusnya memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam bentuk memperkuat penyidik. "Kalau ditarik-tarik lagi, kinerja KPK akan terseok-seok dan secara tidak langsung melemahkan upaya masif KPK untuk pemberantasan korupsi," kata Indra.

Indra juga mempertanyakan dalih Polri yang mengungkapkan penarikan penyidik karena masa tugas yang habis. Pasalnya, dalam penarikan penyidik sebelumnya, ada beberapa penyidik yang belum habis masa tugasnya.

"Jadi, substansinya, ayolah lembaga-lembaga ini punya komitmen bersama. Political will yang penting antara Polri dan KPK untuk lakukan saling penguatan. Kalau sudah ada komitmen, penarikan penyidik ini tidak perlu," imbuh Indra.

Jika memang alasannya benar-benar karena masa tugas habis, Indra menyarankan Polri untuk memberitahukan KPK tidak secara mendadak. Polri bisa menempatkan calon pengganti penyidik untuk magang di KPK. Hal ini perlu dilakukan agar masa transisi penyidik tidak membuat proses penanganan perkara terhambat.

Baca juga:
Nasib Penyidik KPK di Tangan Presiden

Trimedya: Jangan Jadikan Novel Anak Emas
Polri: Penyidik Tidak Diperpanjang untuk Pembinaan Karir
Busyro: Ada 27 Penyidik KPK yang Tak Diperpanjang Polri
Novel Baswedan Termasuk Penyidik yang Ditarik Polri
Djoko Ditahan, Kapolri Jamin Tak Tarik Penyidik KPK
Djoko Susilo Ditahan, Polri Tarik 13 Penyidik KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
KPK Krisis Penyidik
.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com