Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Kalau LSI Survei Rakyat, Saya Unggul!

Kompas.com - 04/12/2012, 19:52 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie memilih tak ambil pusing soal hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menyebut dirinya tak berkualitas menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ical menyebut survei LSI tak mewakili populasi rakyat Indonesia. Responden yang terlibat pada survei ini hanya berjumlah 223 orang dengan latar belakang pendidikan doktor.

 "Survei itu kepada siapa? Kepada elite, ya. Barangkali nanti saya hubungi elite itu karena saya sekarang hubungi rakyat. Sekarang saya deketin rakyat sehingga kalau LSI (Lembaga Survei Indonesia) melakukan survei kepada rakyat, (elektabilitas) saya tinggi," ujar Ical di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Ical mengatakan, dirinya berencana mendekati kalangan elite yang menjadi responden survei tersebut. Dengan demikian, para responden tersebut sadar bahwa Ical, menurut klaim sepihaknya, didukung rakyat.

Kualitas seorang capres, terangnya, tidak dapat diukur dari suara 223 responden LSI yang merupakan kalangan intelektual. Pasalnya, populasi rakyat yang memiliki hak pilih mencapai seratusan juta. "Rakyat, kan, yang akan memilih," ujarnya.

Sejumlah tokoh nasional dipersepsikan tak layak menjadi presiden. Tokoh tersebut adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbanigrum, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadarma Ali, mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Hal ini berdasarkan hasil survei LSI pada Januari-Mei 2012 yang bertajuk "Penilaian Opinion Leader". Survei ini melibatkan 233 responden yang berpendidikan minimal doktor dengan beragam latar belakang. Para responden ini merupakan orang yang mengetahui seluk-beluk para tokoh nasional tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Nasional
    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    Nasional
    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com