Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko Ditahan, KPK-Polri Kembali "Panas"?

Kompas.com - 04/12/2012, 09:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator untuk surat izin mengemudi (SIM). Inilah kali pertama KPK menahan seorang jenderal aktif. Namun, kali ini, penahanan Djoko diprediksi tidak akan memanaskan kembali hubungan KPK dan Polri.

"Untuk kasus Djoko, hubungan KPK-Polri tidak akan sekeras sebelumnya (awal Oktober), mengingat sudah adanya sikap Presiden sekaligus menjadi 'dukungan' politik bagi KPK," ujar pengamat politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yudha, Selasa (4/12/2012), di Jakarta.

Seperti diketahui, awal Oktober lalu, hubungan antara Polri dan KPK meruncing menyusul upaya penangkapan seorang penyidik KPK asal Polri Kompol Novel Baswedan karena tuduhan melakukan dugaan penganiayaan pada tahun 2004. Upaya penangkapan ini dilakukan pada 5 Oktober 2012, tepat pada hari saat Djoko diperiksa KPK untuk pertama kalinya. Polemik ini akhirnya ditengahi Presiden SBY yang memerintahkan Polri menyerahkan penanganan kasus simulator kepada KPK.

Dengan perintah Presiden ini, Hanta melihat tidak ada pilihan bagi Polri untuk mengutak-atik kasus dugaan korupsi simulator SIM ini. "Polri tidak punya pilihan lain kecuali menyerahkan proses kasus ini sepenuhnya di KPK," kata Hanta.

Sementara itu, dalam konteks kelembagaan, hubungan KPK-Polri relatif antiklimaks. Hal ini, menurutnya, perlu didukung agar KPK dan Polri tetap independen dan profesional. Di sisi lain, Polri bisa jadi mendapat "dukungan" politik dari beberapa politisi yang selama ini selalu mengkritik keras KPK.

"Dukungan politik politisi ini berpotensi memancing konflik KPK-Polri. Namun, sekali lagi, ini akan sangat bergantung pada sikap politik Presiden SBY, sejauh mana keseriusan Presiden memberi dukungan politik kepada KPK," ujarnya.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Senin (3/12/2012). Djoko yang merupakan mantan Kepala Korlantas Polri itu ditahan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan Djoko sebagai tersangka Senin kemarin merupakan pemeriksaan yang kedua. Awal Oktober lalu, KPK memeriksa Djoko selama lebih kurang delapan jam. Saat itu, KPK tidak langsung menahan Djoko. Pimpinan KPK beralasan, penahanan Djoko belum diperlukan. Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak rekanan, Budi Susanto serta Sukotjo S Bambang. Diduga, timbul kerugian negara sekitar Rp 100 miliar dalam proyek simulator tersebut.

Baca juga:
Penahanan Djoko Susilo Diapresiasi
Djoko Susilo Sendirian di Guntur...
Djoko Ditahan, KPK Tepis Isu Spesialkan Jenderal
Ini Alasan KPK Tahan Djoko di Rutan Guntur
Djoko Ditahan, Jenderal-jenderal Polisi Bisa Ketar-ketir

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Nasional
    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com