Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: 5 Tokoh LSI Bermain di Elite daripada Rakyat

Kompas.com - 03/12/2012, 09:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei "Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader" yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dinilai tidak menggambarkan pilihan rakyat terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy.

Romahurmuziy atau akrab disapa Romi mempertanyakan pengaruh opinion leaders (OL) yang diambil LSI untuk meneruskan pandangannya itu kepada rakyat. Seharusnya, menurut dia, responden yang diambil adalah OL lokal.

"OL lokal bukan hanya didengar karena kejeliannya 'membaca', melainkan juga karena keteladanan mereka sehingga tingkat 'ketaatan' warga terhadap pendapat mereka lebih kuat," kata Romi melalui pesan singkat, Senin (3/12/2012).

Romi juga menilai, ada yang kurang dalam karakter lima tokoh teratas berdasarkan hasil survei, yakni kedekatan dengan rakyat. Kelima tokoh tersebut adalah Mahfud MD, Usuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, dan Hidayat Nur Wahid. Beberapa tokoh tersebut, kata dia, lebih banyak "bermain" di elite ketimbang rakyat. Padahal, rakyatlah yang memilih.

Selain itu, tambah Romi, dari kelima tokoh tersebut, hanya satu tokoh yang berasal dari parpol, yakni Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera). Padahal, kata dia, capres dan cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol.

"Karakter parpol di Indonesia mayoritas masih merupakan manifesto oligarki pendiri atau tokoh sentralnya sebagai pemegang saham tunggal. Parpol seperti itu sangat mungkin mencalonkan hanya kadernya atau pelanjut estafet yang disiapkan untuk mengamankan kepentingannya. Dengan demikian, rakyat hanya dapat memilih dari yang ada, bukan yang dikehendaki," kata Romi.

Selain itu, menurutnya, masih "terlalu pagi" untuk menggunakan hasil survei sebagai barometer Pemilu 2014. Pemungutan suara masih sekitar 20 bulan lagi.

"Melihat kebutuhan tiga modal untuk seorang capres, yakni modal politik, sosial, dan finansial, sepertinya Pemilu 2014 masih akan menjadi pertarungan para pendekar politik gaek yang memang telah berkiprah sejak Orde Baru," pungkas dia.

Seperti diberitakan, LSI mengambil 230 responden dengan latar belakang pengusaha, pemimpin redaksi media massa, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya; tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; tidak pernah melakukan tindak kriminal; mampu memimpin negara dan pemerintahan; serta berdiri di atas semua kelompok.

Hasil survei menunjukkan, dari 24 nama, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai 0 sampai 100. Mereka adalah Mahfud MD (79), Jusuf Kalla (77), Dahlan Iskan (76), Sri Mulyani Indrawati (72), dan Hidayat Nur Wahid (71).

Beberapa tokoh populer mendapat nilai lebih rendah, seperti Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Prabowo Subianto (61).

Baca juga:
FOTO: Baliho "Rhoma Irama for Presiden"
Rhoma Belum Tentukan Cawapres 2014
Isu SARA Tak Halangi Tekad Rhoma Jadi Capres
Mahfud MD: Belum Ada Partai yang Saya Pilih
Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com