Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny: Mahfud, Semua Indah pada Waktunya

Kompas.com - 29/11/2012, 16:54 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannuba "Yenny" Arifah Wahid mengatakan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD layak menjadi calon presiden. Menurutnya, Mahfud memiliki potensi dan kans yang cukup besar untuk bersaing dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Pernyataannya ini menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Mahfud sebagai salah satu figur capres yang berkualitas. 

"Pak Mahfud sendiri belum menjawab apakah mau atau tidak menjadi capres. Kalau kita paksa, takutnya dia tidak mau. Intinya, buat Pak Mahfud, semua indah pada waktunya," ujar Yenny, di Ciganjur, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Ia mengungkapkan, partainya, PKBIB, siap menampung Mahfud jika tidak memiliki kendaraan politik. Dengan catatan, figur itu harus kompeten dan berkontribusi langsung pada negara. Hal itu, kata Yenny, dipenuhi oleh Mahfud. Kesempatan yang sama juga diberikan PKBIB kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. 

"Selain mereka, ada figur yang partainya cuma dapat 5 persen. Itu bisa kita tambahkan, misalnya Pak Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) dan Pak Prabowo," kata Yenny.

Menanggapi hasil survei LSI ini, Mahfud sendiri mengaku tak memiliki keberanian. "Orang kalau mau maju capres modalnya adalah partai dan uang. Kalau partai dan uang bisa dinego, tetapi yang tidak bisa dinego adalah idealisme," kata Mahfud, Rabu (28/11/2012).

Menurutnya, hasil survei adalah wujud demokrasi. "Semua orang harus punya kesempatan terbuka dan luas untuk mencalonkan diri dan dipilih. Itu agar demokrasi tetap berjalan," ujar Mahfud.

Baca juga:
Anas: Alhamdulilah, Saya Tak Berkualitas 'Nyapres'
LSI: Ical, Anas, dan Wiranto Tak Berkualitas 'Nyapres'
LSI: Capres Alternatif, Mahfud dan Dahlan
Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com