Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Tak Masuk, Survei LSI Dianggap Tak Obyektif

Kompas.com - 29/11/2012, 12:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak masuk dalam daftar 18 tokoh yang lolos uji sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Hal itu terlihat dari hasil survei "Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader" oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Rabu (28/11/2012).

Bagaimana tanggapan pihak Golkar? Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya tak khawatir atas hasil survei itu lantaran respondennya bukan masyarakat umum. Padahal, kata dia, pemilih dalam pemilu adalah rakyat.

Nurul juga mempermasalahkan latar belakang responden yang diambil, yakni pengusaha dan pemilik media. Bila dikaitkan dengan latar belakang Ical yang juga sebagai pengusaha dan pemilik media, maka penilaian responden tidak obyektif.

"Jelas ada unsur subyektivitas karena ada kecenderungan menganggap ARB sebagai kompetitor bisnis. Jadi, saya menduga tidak sepenuhnya obyektif dan tulus," kata Nurul ketika dihubungi, Kamis (29/11/2012).

Meski demikian, Nurul menambahkan, pihaknya tetap berterima kasih atas kritik tersebut. "Agar kami dapat menyusun strategi yang lebih mengena dan sesuai dengan yang diperlukan ARB," pungkas anggota Komisi II DPR itu.

Seperti diberitakan, survei tersebut menggali opinion leader dari 223 responden yang terdiri atas lulusan S-3 dari berbagai latar belakang, pemimpin redaksi media massa, pengusaha nasional, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya; tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; tidak pernah melakukan tindak kriminal; mampu memimpin negara dan pemerintahan; serta berdiri di atas semua kelompok. Survei dilakukan pada Januari-Mei 2012.

Hasil survei menunjukkan, dari 24 nama, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai 0 sampai 100. Mereka adalah Mahfud MD (79), Jusuf Kalla (77), Menteri BUMN Dahlan Iskan (76), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (72), dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Hidayat Nur Wahid (71).

Beberapa tokoh populer mendapat nilai lebih rendah, seperti Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Prabowo Subianto (61).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com