Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK Konfrontasi Dirut Merpati dengan Sumaryoto

Kompas.com - 28/11/2012, 08:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan konfrontasi keterangan antara anggota Dewan dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang diduga diperas. Pada Rabu (28/11/2012) ini, BK akan mengonfrontasi keterangan dari Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo dengan anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Sumaryoto. Hal ini diungkapkan Ketua BK M Prakosa, Selasa (27/11/2012), di Jakarta.

"Besok (hari ini), kita mulai konfrontir keterangan antara Dirut Merpati dengan Pak Sumaryoto pada pukul 13.00," ujarnya.

Prakosa mengatakan, konfrontasi keterangan ini diperlukan untuk menggali adanya perbedaan substansi terkait pertemuan-pertemuan yang dilakukan Sumaryoto dengan Dirut Merpati di luar agenda resmi DPR. Pada pemanggilan pertama, Sumaryoto mengaku tiga kali bertemu direksi Merpati seorang diri di luar DPR. Namun, ia mengaku hanya untuk meminta business plan dari Dirut Merpati yang baru. Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan Dirut Merpati yang mengaku di hadapan BK dimintai jatah oleh Sumaryoto terkait success fee penyertaan modal negara (PMN) Merpati.

"Adanya perbedaan substansi ini makanya akan dikonfrontir. Akan terlihat mana yang benar dan mana yang mengelak kalau dipertemukan langsung," kata Prakosa.

Selain melakukan konfrontasi antara direksi Merpati dan Sumaryoto, Prakosa mengatakan, BK juga akan memanggil empat anggota Komisi XI lainnya yang diadukan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Keempat anggota Dewan itu akan diperiksa terpisah mulai pukul 10.00. Keempatnya diduga melakukan pertemuan informal dengan direksi Merpati sebelum rapat dengar pendapat pada tanggal 1 Oktober lalu. Pertemuan itu dilakukan di ruang pimpinan komisi. Keempat anggota Komisi XI yang akan dipanggil yakni Linda Megawati, Saidi Butar-butar, Muhammad Hatta, dan I Gusti Agung Ray Wijaya.

Baca juga:
BK Minta Dahlan Cari Bukti Hukum Pemerasan BUMN
Diperiksa BK 2 Jam, Dirut Merpati Bungkam
Mantan Dirut Merpati Bantah Ada Pemerasan
Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com