Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Jamin Tak Ada Upaya Lemahkan KPK

Kompas.com - 27/11/2012, 15:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menilai, pertemuan Komisi III DPR dengan para mantan penyidik dan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diapresiasi. Ia melihat pertemuan itu sebagai salah satu bentuk pengawasan, dan bukan upaya pelemahan KPK.

"Saya melihat yang dilakukan Komisi III bukan sebagai upaya pelemahan DPR dalam rangka fungsi pengawasan. Kalau ada DPR lakukan fungsi pengawasan atas instansi penegak hukum, maka harus diapresiasi. Enggak mungkin KPK dilemahkan karena sudah ada undang-undangnya dan tidak mungkin mereka kerja melampaui batas undang-undang," ujar Ade, Selasa (27/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Golkar, lanjut Ade, sudah memerintahkan para anggotanya untuk mengawal KPK. Menurutnya, KPK harus dikuatkan demi kepentingan pemberantasan korupsi. Ade mengaku tidak akan mungkin ada anggota fraksinya yang justru berniat melemahkan KPK termasuk dengan inisiatif untuk mengajukan RUU Penyadapan.

"Tidak mungkin di luar guidance partai. Golkar berkepentingan untuk mengawal KPK semakin kuat bukan dilemahkan, Golkar konsisten untuk terus menjaganya sesuai peraturan perundang-undangan. RUU penyadapan ini juga tidak masuk dalam agenda pembahasna rapat pleno hari ini," ucap Ade.

RUU Penyadapan muncul dari beberapa anggota Komisi III yang menilai mekanisme penyadapan perlu dibuat undang-undang tersendiri. Namun, sejumlah kalangan menilai RUU Penyadapan adalah bentuk pelemahan KPK jilid II setelah revisi UU KPK gagal dilakukan.

Sebelumnya, Komisi III sempat mengundang para mantan penyidik KPK yang kini sudah kembali berdinas di kepolisian. Para mantan penyidik itu mengeluhkan adanya favoritisme di antara penyidik dalam hal penanganan perkara. Ada istilah "anak emas" dan "anak pungut" di antara sesama penyidik yang diberlakukan pimpinan KPK. Mantan penyidik KPK juga mengeluhkan cara kerja KPK yang kerap tidak sesuai prosedur seperti penetapan tersangka dan proses penyadapan. Kemarin, Komisi III juga memanggil mantan penuntut KPK.

Baca juga:
Abraham: Eks Penyidik KPK Tak Etis
Abraham: Semua Penyidik Anak Emas

Eks Penyidik KPK 'Curhat' di DPR, Ini Tanggapan Kapolri
Ada Penyidik Anak Emas dan Anak Pungut di KPK
9 Eks Penyidik KPK Berkisah di DPR

Baca juga topik:
KPK Krisis Penyidik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com