Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Jamin Tak Ada Upaya Lemahkan KPK

Kompas.com - 27/11/2012, 15:44 WIB

Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menilai, pertemuan Komisi III DPR dengan para mantan penyidik dan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diapresiasi. Ia melihat pertemuan itu sebagai salah satu bentuk pengawasan, dan bukan upaya pelemahan KPK.

"Saya melihat yang dilakukan Komisi III bukan sebagai upaya pelemahan DPR dalam rangka fungsi pengawasan. Kalau ada DPR lakukan fungsi pengawasan atas instansi penegak hukum, maka harus diapresiasi. Enggak mungkin KPK dilemahkan karena sudah ada undang-undangnya dan tidak mungkin mereka kerja melampaui batas undang-undang," ujar Ade, Selasa (27/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Golkar, lanjut Ade, sudah memerintahkan para anggotanya untuk mengawal KPK. Menurutnya, KPK harus dikuatkan demi kepentingan pemberantasan korupsi. Ade mengaku tidak akan mungkin ada anggota fraksinya yang justru berniat melemahkan KPK termasuk dengan inisiatif untuk mengajukan RUU Penyadapan.

"Tidak mungkin di luar guidance partai. Golkar berkepentingan untuk mengawal KPK semakin kuat bukan dilemahkan, Golkar konsisten untuk terus menjaganya sesuai peraturan perundang-undangan. RUU penyadapan ini juga tidak masuk dalam agenda pembahasna rapat pleno hari ini," ucap Ade.

RUU Penyadapan muncul dari beberapa anggota Komisi III yang menilai mekanisme penyadapan perlu dibuat undang-undang tersendiri. Namun, sejumlah kalangan menilai RUU Penyadapan adalah bentuk pelemahan KPK jilid II setelah revisi UU KPK gagal dilakukan.

Sebelumnya, Komisi III sempat mengundang para mantan penyidik KPK yang kini sudah kembali berdinas di kepolisian. Para mantan penyidik itu mengeluhkan adanya favoritisme di antara penyidik dalam hal penanganan perkara. Ada istilah "anak emas" dan "anak pungut" di antara sesama penyidik yang diberlakukan pimpinan KPK. Mantan penyidik KPK juga mengeluhkan cara kerja KPK yang kerap tidak sesuai prosedur seperti penetapan tersangka dan proses penyadapan. Kemarin, Komisi III juga memanggil mantan penuntut KPK.