Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achsanul: Sumaryoto Tak Hadir Rapat 1 Oktober

Kompas.com - 22/11/2012, 14:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kembali menyatakan bahwa pertemuan sejumlah anggota Komisi XI dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) pada tanggal 1 Oktober 2012 sama sekali tidak terkait permintaan jatah. Achsanul pun yakin dirinya tak bersalah lantaran banyak anggota dewan yang hadir.

"Tidak ada sama sekali itu (upaya minta jatah) di tanggal 1 Oktober. Saya tidak tahu kenapa bisa disebut upaya minta jatah. Bisa juga ditanyakan ke yang lain juga hadir di sana," ujar Achsanul, Kamis (22/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Achsanul mengatakan, pada pertemuan itu, ada anggota Komisi XI lainnya yang juga dilaporkan Menteri BUMN Dahan Iskan.

Seperti diketahui, laporan Dahlan Iskan terkait pertemuan tanggal 1 Oktober menyebutkan Achsanul Qosasi, Zulkiflimansyah, Linda Megawati, Said Butar-butar, Muhammad Hatta hadir dalam pertemuan tidak resmi itu. Pertemuan dilakukan di ruang pimpinan komisi XI untuk bertemu dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines.

Pertemuan ini yang ditengarai sebagai upaya Panja Merpati meminta jatah. Selain kelima nama itu, Dahlan juga melaporkan anggota Komisi XI lain, Sumaryoto. Namun, Achsanul memastikan bahwa Sumaryoto tidak ada dalam pertemuan itu. Saat ditanyakan lebih lanjut soal adanya pertemuan Merpati dengan Sumaryoto tanggal 8 Oktober, Achsanul mengaku tidak tahu.

"Nggak tahu kita. Tanya sama dia saja," tutur politisi dari Partai Demokrat itu.

Sumaryoto Emosi

Sumaryoto sendiri tampak emosi saat ditanyakan perihal pertemuan dengan direksi Merpati. Sumaryoto yang keluar sesaat setelah Achsanul datang bahkan memegangi rekaman wartawan sambil membantah tudingan yang disampaikan Dahlan Iskan.

"Saya tidak akan banting, tapi saya tidak mau jawab. Tanya ke BK," tukasnya. Saat didesak lebih lanjut soal pertemuan dengan direksi PT Merpati pada tanggal 8 Oktober itu, Sumaryoto akhirnya membantah juga.

"Tidak, saya di Semarang itu," ucap politisi dari PDI-Perjuangan itu.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras

Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

    LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

    Nasional
    Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

    Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

    Nasional
    DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

    DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

    Nasional
    Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

    Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

    Nasional
    Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

    Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

    Nasional
    Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

    Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

    Nasional
    Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

    Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

    Nasional
    Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

    Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

    Nasional
    Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

    Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

    Nasional
    Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

    Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

    Nasional
    KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

    KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

    Nasional
    Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

    Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

    Nasional
    Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

    Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

    Nasional
    World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

    World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

    Nasional
    Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

    Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com