Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Dahlan Iskan Cabut 2 Oknum yang Diduga Pemeras BUMN

Kompas.com - 21/11/2012, 13:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat meminta keterangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan soal pencabutan dua nama anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap direksi BUMN. Dahlan berdalih ada kesalahan pencantuman nama karena tidak ada notulensi di dalam pertemuan antara anggota dewan dan direksi BUMN yang diindikasikan sebagai upaya pemerasan itu.

"Nggak selalu (revisi). Hanya sekali. Waktu itu kan dalam satu forum, tidak ada notulennya, tidak ada absensinya," ujar Dahlan, Rabu (21/11/2012), saat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat ditanyakan lebih lanjut asal-muasal nama itu, Dahlan enggan menjelaskan.

Ia hanya menuturkan bahwa semuanya sudah disampaikan secara jelas oleh tiga direksi BUMN, yakni PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), PT Garam, dan PT PAL Indonesia. "Sudah dijelaskan seluruhnya," kata Dahlan.

Ia menuturkan dirinya tidak gentar meski banyak politisi yang mengecamnya lantaran menuding tanpa bukti. Dahlan berdalih penjelasan yang disampaikan direksi BUMN sudah bisa dijadikan bukti yang cukup kuat. "Saya kira apa yang disampaikan direksi BUMN kemarin sudah merupakan bukti yang kuat. Kalau yang seperti itu belum dianggap, saya nggak tahulah, pemberantasan korupsi ini harus bagaimana," ujar Dahlan.

Lalu, apakah Dahlan akan melanjutkan laporannya ini ke KPK?

"Kita lihat saja perkembangannya. Ini kan saya ke BK nggak melaporkan, tetapi diminta," kata Dahlan lagi.

Pada pemanggilan BK pertama kali, Dahlan menyerahkan tiga kasus pemerasan terhadap tiga direksi BUMN. Salah satu BUMN yang sempat dimintai jatah adalah PT Merpati Nusantara Airlines. Direksi Merpati sempat menjanjikan akan memberikan success fee terhadap anggota dewan terkait permohonan peningkatan dan penyertaan modal negara.

Di dalam kasus permintaan jatah ke Merpati ini, Dahlan menyerahkan enam nama anggota Komisi XI, yakni Sumaryoto, Achsanul Qosasi, Andi Timo Pangerang, M Ichlas El Qudsi, Linda Megawati, dan Andi Rachmat. Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo mengklarifikasi bahwa M Ichlas El Qudsy dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat kasus itu.

"Yang saya laporkan ke BK itu ada dua. Satu Ibu Timo Pangerang dan M Ichlas El Qudsy yang tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober di DPR itu," ujar Rudy, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Rudy mengatakan, dia sama sekali tidak menyampaikan hal lain dalam pemanggilan BK kali ini. Ia menjelaskan apa yang sudah dilaporkan Dahlan sebelumnya. Ia pun mengakui bahwa ada upaya pemerasan terhadap Merpati.

"Ada beberapa ya, tetapi saya inginkan lebih bersih dan profesional. Saya tidak menuduh apa-apa kok. Pembahasannya tentang laporan kejadian, tanya BK," ucap Rudy yang langsung buru-buru pergi meninggalkan gedung DPR.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras
Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com