Kompas.com - 19/11/2012, 08:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongkalikong pejabat dengan anggota DPR tidak hanya terjadi di tiga kementerian seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kongkalikong diyakini terjadi di semua kementerian.

”Yang disampaikan Pak Dipo hanya serpihan masalah kongkalikong anggaran. Sebenarnya kan sudah banyak terjadi seperti dalam kasus korupsi wisma atlet SEA Games hingga proyek Hambalang. Dengan sistem pembahasan anggaran seperti sekarang, kongkalikong terjadi di semua kementerian,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan dalam diskusi di Radio Sindo, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, kongkalikong terjadi karena pembahasan anggaran tidak sepenuhnya transparan seperti diklaim pemerintah atau DPR. Kunci transparansi anggaran ada di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus berani membuka anggaran kementerian yang masuk sehingga bisa dinilai rakyat, DPR, hingga kontraktor. Keterbukaan akan meminimalkan potensi penggelembungan.

Wakil Jaksa Agung Darmono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengapresiasi positif inisiatif Dipo. Jika memang laporan itu merupakan informasi resmi pejabat negara, KPK wajib menindaklanjuti.

Mainan elite politik

Namun, isu korupsi dinilai hanya menjadi komoditas para elite politik. Sebaliknya, komitmen memberantas korupsi dari penyelenggara negara semakin dipertanyakan. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Minggu (18/11). Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dan praktisi hukum Achmad Rifai.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, beberapa kasus yang ditangani KPK mengindikasikan ada permainan elite parpol di kementerian dan lembaga. Elite parpol bermain anggaran dengan leluasa karena menterinya berasal dari parpol yang bersangkutan. ”Rakyat dikorbankan. Padahal, parpol dibentuk untuk dan demi rakyat,” kata Busyro.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan, kongkalikong justru banyak terjadi di kementerian yang dipimpin menteri nonparpol. Ikhsan mendukung tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian.

Terkait laporan Dipo ke KPK, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah segera mengklarifikasi Dipo supaya tidak berlarut dan saling curiga. Menurut dia, semua rapat mengenai anggaran antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan berlangsung terbuka. Ia mengaku tak tahu soal kongkalikong. Pernah ada rekanan yang menawarkan barang, tetapi ditolaknya karena bukan ranahnya. (BIL/EDN/BAY/INA)

Baca juga:
Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS

Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

    Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

    Nasional
    Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

    Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

    Nasional
    Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

    Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

    Nasional
    Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

    Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

    Nasional
    Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

    Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

    Nasional
    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

    Nasional
    Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

    Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

    Nasional
    Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

    Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

    Nasional
    Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

    Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

    Nasional
    Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

    Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

    Nasional
    Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

    Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

    Nasional
    Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

    Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

    Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

    Nasional
    GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

    GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.