Kompas.com - 19/11/2012, 08:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongkalikong pejabat dengan anggota DPR tidak hanya terjadi di tiga kementerian seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kongkalikong diyakini terjadi di semua kementerian.

”Yang disampaikan Pak Dipo hanya serpihan masalah kongkalikong anggaran. Sebenarnya kan sudah banyak terjadi seperti dalam kasus korupsi wisma atlet SEA Games hingga proyek Hambalang. Dengan sistem pembahasan anggaran seperti sekarang, kongkalikong terjadi di semua kementerian,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan dalam diskusi di Radio Sindo, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, kongkalikong terjadi karena pembahasan anggaran tidak sepenuhnya transparan seperti diklaim pemerintah atau DPR. Kunci transparansi anggaran ada di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus berani membuka anggaran kementerian yang masuk sehingga bisa dinilai rakyat, DPR, hingga kontraktor. Keterbukaan akan meminimalkan potensi penggelembungan.

Wakil Jaksa Agung Darmono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengapresiasi positif inisiatif Dipo. Jika memang laporan itu merupakan informasi resmi pejabat negara, KPK wajib menindaklanjuti.

Mainan elite politik

Namun, isu korupsi dinilai hanya menjadi komoditas para elite politik. Sebaliknya, komitmen memberantas korupsi dari penyelenggara negara semakin dipertanyakan. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Minggu (18/11). Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dan praktisi hukum Achmad Rifai.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, beberapa kasus yang ditangani KPK mengindikasikan ada permainan elite parpol di kementerian dan lembaga. Elite parpol bermain anggaran dengan leluasa karena menterinya berasal dari parpol yang bersangkutan. ”Rakyat dikorbankan. Padahal, parpol dibentuk untuk dan demi rakyat,” kata Busyro.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan, kongkalikong justru banyak terjadi di kementerian yang dipimpin menteri nonparpol. Ikhsan mendukung tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian.

Terkait laporan Dipo ke KPK, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah segera mengklarifikasi Dipo supaya tidak berlarut dan saling curiga. Menurut dia, semua rapat mengenai anggaran antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan berlangsung terbuka. Ia mengaku tak tahu soal kongkalikong. Pernah ada rekanan yang menawarkan barang, tetapi ditolaknya karena bukan ranahnya. (BIL/EDN/BAY/INA)

Baca juga:
Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS

Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.