Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Dukung Langkah Dipo Alam

Kompas.com - 18/11/2012, 08:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan praktik kongkalikong penggerusan APBN di kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah itu dinilai sebagai bentuk pemberantasan korupsi.

"Komisi I berharap pembenahan ini dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang ketika dihubungi, Minggu (18/11/2012).

Sebelumnya, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Disebut ada tiga kementerian yang dilaporkan, salah satunya Kementerian Pertahanan, mitra kerja Komisi I.

Anggota Dewan yang disebut terlibat adalah anggota yang berasal dari mitra kerja kementerian tersebut. Menurut Dipo, laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Agus mengatakan, pihaknya tak pernah tahu ada praktik kongkalikong dalam pembahasan anggaran dengan mitra kerja termasuk di Kementerian Pertahanan. Menurut dia, pihaknya selalu melarang praktik kongkalikong oleh siapapun.

"Buktinya, sejak awal Komisi I selalu mendorong pembelian alutsista tanpa ada peranan perantara atau pihak ketiga. Hal itu bisa kita capai pada pembelian Tank Leopard yang tidak melibatkan rekanan sama sekali," kata politisi Partai Golkar itu.

Agus menjelaskan, semua usulan anggaran dari mitra kerja baru bisa disetujui apabila ada kesepakatan antara Komisi I dengan mitra kerja. Persetujuan besaran anggaran itu, kata dia, selalu berdasarkan permintaan dari mitra kerja.

"Pembahasannya di Komisi I begitu kritis dan objektif. Rapat-rapat Komisi I dalam membahas pembelian alutsista yang berdampak pada APBN, APBNP, maupun kredit ekspor selama ini dilakukan secara terbuka," kata Agus.

Baca juga:
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS

Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com