Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FITRA: Dipo dan Dahlan Hanya Cari Panggung

Kompas.com - 17/11/2012, 12:39 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dinilai hanya mencari panggung politik. Salah satunya memilih momentum yang tepat dalam panggung politik pemilihan presiden 2014.

"Semua cari panggung untuk menuju 2014, seperti Pak Dahlan, Dipo, ini mencari momentum," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, sebagai orang-orang pemerintahan, keduanya seharusnya membenahi sistem di dalam lembaganya. Dengan banyak bicara di hadapan publik, Dipo maupun Dahlan justru tak menyelesaikan masalah. Laporan keduanya tidak menuju langkah penegakan hukum, melainkan kepentingan politik saja. Salah satunya adalah hanya untuk mengalihkan isu.

Dengan melemparnya lebih dulu ke publik, sorotan media otomatis langsung beralih ke Dahlan dan Dipo. Setelah itu barulah mereka melaporkan kepada penegak hukum terkait. Hal itu menurut Yuna, jelas hanya untuk mencari panggung politik.

"Mereka tidak lebih hanya sekedar mencari panggung politik. Mengalihkan isu yang satu dan satunya. Masyarakat sendiri yang menjadi ruwet. Apa yang dilakukan selama ini tidak ada konteksnya ke penegakan hukum, tapi lebih ke politik," terangnya. Menurutnya, Dipo dan Dahlan harus lebih dulu menganalisis masalah yang ada sebelum melemparnya pada publik.

Sebelumnya, setelah melontarkan kepada publik lewat media, Dahlan akhirnya melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Dipo juga akhirnya melaporkan adanya kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/11/2012).

Baca juga:
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com