Kompas.com - 17/11/2012, 12:39 WIB
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dinilai hanya mencari panggung politik. Salah satunya memilih momentum yang tepat dalam panggung politik pemilihan presiden 2014.

"Semua cari panggung untuk menuju 2014, seperti Pak Dahlan, Dipo, ini mencari momentum," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, sebagai orang-orang pemerintahan, keduanya seharusnya membenahi sistem di dalam lembaganya. Dengan banyak bicara di hadapan publik, Dipo maupun Dahlan justru tak menyelesaikan masalah. Laporan keduanya tidak menuju langkah penegakan hukum, melainkan kepentingan politik saja. Salah satunya adalah hanya untuk mengalihkan isu.

Dengan melemparnya lebih dulu ke publik, sorotan media otomatis langsung beralih ke Dahlan dan Dipo. Setelah itu barulah mereka melaporkan kepada penegak hukum terkait. Hal itu menurut Yuna, jelas hanya untuk mencari panggung politik.

"Mereka tidak lebih hanya sekedar mencari panggung politik. Mengalihkan isu yang satu dan satunya. Masyarakat sendiri yang menjadi ruwet. Apa yang dilakukan selama ini tidak ada konteksnya ke penegakan hukum, tapi lebih ke politik," terangnya. Menurutnya, Dipo dan Dahlan harus lebih dulu menganalisis masalah yang ada sebelum melemparnya pada publik.

Sebelumnya, setelah melontarkan kepada publik lewat media, Dahlan akhirnya melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Dipo juga akhirnya melaporkan adanya kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/11/2012).

Baca juga:
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

    Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

    Nasional
    Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

    Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

    Nasional
    Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

    Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

    Nasional
    Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

    Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

    Nasional
    Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

    Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

    Nasional
    Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

    Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

    Nasional
    Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

    Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

    Nasional
    Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

    Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

    Nasional
    Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

    Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

    Nasional
    Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

    Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

    Nasional
    Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

    Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

    Nasional
    Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

    Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

    Nasional
    Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

    Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

    Nasional
    Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

    Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.