Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Gula Baksos Demokrat

Kompas.com - 12/11/2012, 18:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Permintaan gula 2.000 ton anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat oleh Idris Sugeng kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro diduga juga terkait dengan bakti sosial yang dilakukan kumpulan istri politisi Partai Demokrat. Terkait hal ini, Sugeng tidak menjelaskannya secara gamblang.

"CSR saya dapat permintaan dari segala penjuru, bukan itu saja," ujar Sugeng, Senin (12/11/2012), dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sugeng yang tampak letih itu menjawab pertanyaan wartawan secara perlahan dengan suaranya yang lirih. Ketika kembali ditegaskan apakah ada permintaan istri politisi Partai Demokrat agar dirinya meminta gula ke RNI, Sugeng justru meralat perkataannya lagi.

"Nggak ada itu," kata politisi senior yang kini sudah berusia 70 tahun ini.

Sugeng tampak tergesa-gesa menyelesaikan jumpa persnya di ruang wartawan Nusantara III. Meski dihujani banyak pertanyaan dari wartawan yang tidak puas akan penjelasannya itu, Sugeng langsung beranjak ke luar ruangan didampingi tiga personel Pamdal yang menjauhkannya dari wartawan.

"Iya kan sudah tadi. Sudah ya," katanya sambil masuk ke dalam mobil Toyota Land Cruiser warna hitam miliknya.

Kabar soal adanya permintaan gula oleh Idris Sugeng untuk bakti sosial istri-istri politisi Demokrat ini dilontarkan oleh politisi PDI-Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Sebagai sesama politisi senior yang bertugas di Komisi XI, Hendrawan Supratikno mengaku diceritakan Sugeng soal awal mula penyebutan namanya yang dikait-kaitkan dengan dugaan pemerasan direksi RNI.

"Saya sudah bertemu langsung dengan dia (Idris) yang meminta 10.000 ton gula, bukan 2.000 ton gula. Pak Ismed katakan you hubungi saja bagian pemasaran, Pak Oki. Kemudian Idris mengaku ini juga untuk bakti sosial istri-istri anggota DPR dari Fraksi Demokrat," ujar Hendrawan, Kamis (8/11/2012), saat dijumpai di studio Kompas TV.

Berdasarkan pengakuan Idris, Hendrawan mengatakan bahwa acara bakti sosial itu dikoordinasi oleh istri politisi Partai Demokrat, Saan Mustopa. "Katanya gula itu untuk bakti sosial di Depok," ujarnya. Akhirnya, Idris Sugeng membeli sekitar 4 ton gula dan mentransfer uang Rp 55 juta.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa memastikan gula untuk acara bakti sosial yang dilakukan istri-istri politisi Partai Demokrat sama sekali tidak terkait dengan kasus dugaan pemerasaan terhadap direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Gula tersebut disebut Saan murni dari pembelian yang dilakukan dengan harga normal.

"Saya langsung cek ke istri saya. Ternyata, memang tidak terkait sama sekali. Gula itu murni dibeli ibu-ibu Demokrat resmi pakai surat, jadi jual beli karena RNI kan juga komersial," ungkap Saan, Jumat (9/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Saan mengatakan transaksi hanya terjadi sekali, yakni sekitar bulan Agustus 2012. Ketika itu, komunitas istri politisi Demokrat hendak melakukan bakti sosial dan memerlukan sekitar 5 ton, tetapi akhirnya hanya bisa membeli 4 ton dari PT RNI.

"Ada juga bukti transfernya Bank Mandiri senilai Rp 48 juta. Jadi, per ton harganya Rp 12 juta, harga normal," kata Saan.

Lebih lanjut, Saan tidak mengetahui jika Idris Sugeng meminta gula ke PT RNI dengan menyertakan juga alasan bakti sosial istri-istri politisi Partai Demokrat. "Saya tidak tahu kalau soal itu. Yang jelas ini tidak melalui Idris Sugeng, istri saya langsung beli ke RNI. Kalau memang ternyata demikian, saya nanti coba klarifikasi ke dia," ujar Saan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Nasional
    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Nasional
    Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

    Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

    Nasional
    Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

    Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

    Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

    Nasional
    Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

    Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

    KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com