Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idris Sugeng Bantah Memeras Dirut RNI

Kompas.com - 12/11/2012, 17:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Idris Sugeng membantah telah meminta jatah gula 2.000 ton kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Menurutnya, gula itu telah dibelinya melalui proses resmi dan menggunakan harga normal.

"Tuduhan saudara Ismed Hasab Putro yang menyatakan saya meminta jatah gula dalam rangka corporate social responsibility (CSR) adalah tidak benar. Saudara Ismed dengan sengaja mendramatisasi dan melakukan kebohongan publik yang luar biasa seolah-olah diperas," ujar Sugeng, Senin (12/11/2012), dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sambil tersendat-sendat, Sugeng menjelaskan klarifikasinya sambil memegangi selembar kertas. Politisi senior yang kini sudah memasuki usia 70 tahun itu menuturkan bahwa dirinya hanya menanyakan kepada Ismed apakah ada program CSR untuk daerah pemilihannya di daerah Jawa Tengah.

"Saya hanya menanyakan. Menanyakan apakah ada program CSR untuk dapil. Di mana letak pemerasannya kalau yang saya tanyakan adalah program CSR?" tutur Sugeng.

Setelah menanyakan hal itu, Sugeng mengaku bertemu dengan Direktur Operasional PT RNI, Oki Jamhur Warnaen. Saat bertemu dengan Oki, Sugeng menjelaskan dirinya membeli gula 4 ton dengan harga normal. "Saya membeli gula 4 ton, bukan 6 ton, seharga Rp 48 juta atau Rp 12.000/kilogram. Itu harga normal, tidak ada diskon sama sekali," ungkap Sugeng.

Sambil mengungkapkan itu, Sugeng membuka selembar fotokopian bukti transfer bank Mandiri senilai Rp 48 juta. Setelah dibeli, gula 4 ton itu kemudian dibagikan ke masyarakat pada bulan Ramadan lalu. "Janganlah perbuatan amal dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menjadi kasus pemerasan," kata Sugeng lagi.

Pada Senin (5/11/2012) lalu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro dipanggil Badan Kehormatan terkait pemerasan terhadap direksi BUMN. Di dalam kesempatan itu, Ismed menyerahkan nama seorang anggota dewan berinisial IS yang pernah meminta gula 2.000 ton. Namun, permintaan itu ditolak Ismed lantaran RNI saat itu sedang merugi.

Kendati demikian, Ismed mengaku anggota dewan itu masih terus meminta dan menurunkan permintaannya sampai 20 ton. "Ketika akhirnya dia bilang mau membeli dalam jumlah 20 ton, saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle. Ternyata, setelah saya cek, dia hanya beli 6 ton," kata Ismed.

Ikuti kelanjutan polemik ini dalam topik pilihan "Dahlan Iskan Versus DPR"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Nasional
    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Nasional
    Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

    Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

    Nasional
    Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

    Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

    Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

    Nasional
    Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

    Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

    KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com