Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berton-ton Gula Itu untuk Baksos Istri Politisi Demokrat

Kompas.com - 09/11/2012, 16:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengadukan anggota DPR Idris Sugeng ke Badan Kehormatan DPR terkait permintaan gula 2.000 ton. Gula itu rencananya dibagikan Sugeng ke daerah pemilihannya di wilayah Jawa Tengah. Ternyata, selain untuk kepentingan Dapil di Jawa Tengah, Sugeng juga meminta gula untuk keperluan bakti sosial para istri politisi Partai Demokrat. Hal ini diungkapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, saat ditemui Kompas.com di Studio Kompas TV, Kamis (8/11/2012) petang.

"Saya sudah bertemu langsung dengan dia (Idris) yang meminta 10.000 ton gula, bukan 2.000 ton gula. Pak Ismed mengatakan, 'You hubungi saja bagian pemasaran Pak Oki'. Kemudian, Idris mengaku ini juga untuk bakti sosial istri-istri anggota DPR dari Fraksi Demokrat," ujar Hendrawan.

Berdasarkan pengakuan Sugeng, Hendrawan mengatakan, acara bakti sosial itu dikoordinasi oleh istri politisi Partai Demokrat, Saan Mustopa. "Katanya gula itu untuk bakti sosial di Depok," ujarnya.

Akhirnya, Sugeng membeli sekitar 5 ton gula dan mentransfer uang Rp 55 juta. Menurut Hendrawan, apa yang dilakukan Sugeng bukanlah upaya pemerasan. "Oleh Ismed ini semua dirangkum jadi satu dan dibilang pemerasan, padahal bukan," ujar Hendrawan.

Menurut dia, pengajuan proposal oleh partai untuk dapil atau bakti sosial kepada BUMN adalah hal yang biasa. "Apa salahnya kalau kami sebagai wakil rakyat dan BUMN punya CSR (corporate social responsibility) kami mengajukan dapil kami. Mana yang lebih efisien penyalurannya?," ujar Hendrawan.

Sementara itu, Sugeng yang dihubungi sejak Kamis (8/11/2012) dari hingga hari ini belum membalas pesan singkat dan telepon Kompas.com. Pada Kamis malam, ponsel Sugeng sempat diangkat oleh istrinya yang mengabarkan bahwa Sugeng sedang istirahat.

Sementara Saan Mustopa yang dihubungi terpisah membenarkan adanya kegiatan rutin bakti sosial istri-istri politisi Partai Demokrat yang dikoordinasi istrinya. Tetapi, ia tidak mengetahui adanya permintaan gula kepada RNI.

"Saya enggak tahu kalau itu urusannya ibu-ibu. Kalau bakti sosial rutin memang benar dan saya sudah bilang agar menggunakan cara-cara yang benar mekanismenya," ujar Saan.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah adanya kedekatan antara RNI dan Demokrat. "Tidak ada, semua BUMN sama saja," ujarnya.

Ia menilai, jika ada anggota Dewan yang mengajukan proposal atau meminta bantuan BUMN untuk dapil atau masyarakat, hal itu sebenarnya merupakan praktik yang diperkenankan selama prosesnya transparan dan benar-benar diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Selama tujuannya tepat dan transparan ya sah-sah saja," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com