Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?

Kompas.com - 07/11/2012, 10:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai lelang pengerjaan tiga proyek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nilanya masing-masing miliaran rupiah. FITRA curiga lantaran lelang itu baru dilakukan di akhir tahun.

Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Erry S Achyar, lelang baru dilakukan pada akhir tahun lantaran pada awal tahun hingga pertengahan tahun ini, proyek-proyek di DPR dihentikan menyusul penolakan hebat masyarakat atas pembangunan gedung DPR dan ruang mewah Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).

"Kami sebenarnya ingin proyek ini dilakukan awal tahun. Tetapi saat ada kasus Banggar dan gedung baru DPR. BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) akhirnya menghentikan semua proyek BURT. Kami tiarap sebenarnya selama setengah tahun ini," ujar Erry, Selasa (6/11/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Erry mengatakan ketika itu semua proyek BURT terkena rasionalisasi sehingga ditinjau ulang. Namun, proyek untuk ruang kerja anggota DPR senilai Rp 6,2 miliar, toilet senilai Rp 1,4 miliar, dan pagar Gedung DPR pembatas dengan Taman Ria Senayan senilai Rp 1 miliar tidak kena rasionalisasi.

"Tiga proyek itu tidak kena rasionalisasi karena mengingat banyak anggota Dewan sudah mengeluh dan sudah mendesak bahwa itu dibutuhkan. Akhirnya proyek ini bisa jalan. Sekarang dalam tahap pengumuman lelang. Pada minggu ketiga November, sudah dapat pemenang lelangnya," ujar Erry.

Setelah itu, pengerjaan fisik akan dilakukan kontraktor selama 1,5 bulan hingga akhir Desember 2012. Erry mengaku yakin, target penyelesaian bisa tercapai asal dengan jadwal yang ketat. "Kami optimis bisa selesai dengan jadwal yang ketat," kata Erry lagi.

Sebelumnya, FITRA mencurigai lelang proyek DPR sengaja dimulai pada akhir tahun sehingga tidak menjadi sorotan publik. Menurut FITRA, waktu pelaksanaan lelang proyek untuk tahun anggaran 2012 ini terkesan janggal karena mepet dengan waktu penandatanganan kontrak proyek yang sudah ditargetkan sebelumnya.

"Adanya pekerjaan pada akhir tahun 2012 ini mengonfirmasi kepada publik bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh DPR agar pekerjaan ini tidak menjadi sorotan tajam oleh publik. Juga bisa dikatakan bahwa kinerja staf kesekjenan DPR tidak maksimal, terkesan mau enak saja, dan jelas-jelas hanya makan gaji buta saja," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Uchok memaparkan, tiga proyek yang proses lelangnya baru dimulai akhir tahun ini tersebut adalah pekerjaan pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, dan perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar. Adapun kontrak ketiga proyek tersebut akan ditandatangani antara tanggal 22 dan 30 November.

"Hal ini berarti, maksimal hanya satu bulan untuk melaksanakan tiga pekerjaan tersebut," kata Uchok.

Secara umum, lanjutnya, proyek ini sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara baik sesuai dengan waktu yang tersedia pada tahun ini. Dikhawatirkan, nasib tiga proyek itu akan sama dengan proyek parkir motor DPR yang kelihatan selesai, tetapi belum bisa dimanfaatkan oleh publik.

"Kesalahan yang dilakukan oleh kedua pihak tetap saja terbuka kemungkinannya, tapi sayang seribu sayang, sanksinya saja tidak ada," ucapnya.

Ikuti berita selengkapnya dalam topik: DPR Sibuk Renovasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com