Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Gelar Pahlawan untuk Soekarno Bukan Jasa SBY

Kompas.com - 06/11/2012, 20:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden pertama RI Soekarno dan Mohammad Hatta akan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada Rabu (7/11/2012). Namun Puan Maharani mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional untuk kakeknya bukan jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Puan, pemerintah melalui keputusan kolektif memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Bung Karno dipicu oleh inisiatif masyarakat, bukan Presiden.

"Tentu saja keluarga menghargai dan mengapresiasi, bukan hanya kepada Pak SBY-nya tetapi kepada pemerintah karena gelar Pahlawan Nasional bukan diberikan Presiden kepada Bung Karno," kata Puan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Puan mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu tidak subyektif. Sebab, sudah sepantasnya Bung Karno dan Bung Hatta mendapat gelar pahlawan nasional.

Seharusnya, menurut pandangan Puan, pemberian gelar kedua pendiri bangsa itu sudah disematkan sejak lama, bukan pada Rabu (7/11/2012) besok.

"Pemikiran anak bangsa harus tetap dikenang, bukan hanya keburukannnya tapi juga kebaikan dan jasanya. Apalagi Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan bangsa yang banyak berjasa pada bangsa ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menganugerahi Proklamator Republik Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai pahlawan nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional akan diberikan Presiden SBY kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Rabu (7/11/2012), di Istana Negara.

"Kami tadi melaporkan kepada Presiden hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Keppres akan segera ditandatangani sore ini dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 di Istana Negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang juga Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan.

Djoko tidak menyebutkan alasan pemberian gelar pahlawan itu, termasuk mengapa baru diberikan sekarang.

"Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu," kata Djoko.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com