Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham, Mana yang Mengejutkan di Hambalang?

Kompas.com - 05/11/2012, 08:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dipertanyakan. Pasalnya, apa yang disampaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum terbukti. Publik menanti sesuatu yang mengejutkan, seperti dilontarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kasus Hambalang. Namun, kita kecewa dengan janji-janji yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Aboe Bakar Al Habsy, melalui pesan singkat, Senin (5/11/2012).

Dalam pernyataannya pada awal Oktober lalu, Abraham mengatakan, dalam waktu dekat akan ada yang mengejutkan dalam penanganan kasus Hambalang. Abraham tidak secara spesifik menyebut apa kejutan yang diungkapkan KPK. Namun, pernyataannya memberi sinyal bahwa apa yang ada di pikiran banyak orang soal kasus Hambalang bakal terjadi.

"Perkembangan Hambalang, insya Allah, mudah-mudahan akan ada yang mengejutkan kita semua. Yang jelas kasus ini masih kami dalami terus, dan pada akhirnya kalian akan bisa memutakhirkan status ini, dan mungkin yang ada dalam pikiran kalian akan terjadi," kata Abraham.

Aboe Bakar mengatakan, masyarakat telah menunggu apa perkembangan penyidikan kasus Hambalang. Dia mengingatkan KPK bahwa rakyat telah menanam banyak "saham" untuk membela KPK selama ini.

Sebagai contoh, pembelaan publik ketika penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan hendak ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain itu, penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK serta dorongan agar anggaran untuk pembangunan Gedung KPK segera dikeluarkan.

"Kini saatnya rakyat mendapat bukti atas janji-janji yang telah disampaikan. Kalau ternyata KPK masih mati gaya ketika hendak memproses orang-orang di sekitar kekuasaan, saya enggak tahu harus berbuat apa lagi," kata Aboe Bakar.

"KPK jangan menjadi pisau bermata dua, tumpul saat berhadapan dengan kekuatan politik tertentu. Namun, tajam ketika berhadapan dengan pihak lain. KPK tak boleh pandang bulu dalam menegakkan keadilan," ujarnya.

Seperti diberitakan, pimpinan KPK beserta jajaran direktur dan penyidik akan kembali melakukan gelar perkara membahas perkembangan penanganan kasus Hambalang. Pekan lalu, KPK telah melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara menyimpulkan, KPK masih mencari sejumlah bukti tambahan.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan hasil audit investigasi tahap I proyek Hambalang kepada DPR. Dalam laporan tersebut, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak dalam proyek Hambalang. Indikasi kerugian negara sampai pemeriksaan per 30 Oktober 2012 mencapai Rp 243,66 miliar.

Pelanggaran yang ditemukan BPK di antaranya terkait penerbitan surat keputusan hak pakai, penerbitan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, permohonan kontrak tahun jamak, persetujuan kontrak tahun jamak, persetujuan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, dan pelelangan.

Baca juga:

KPK: Ada Kejutan soal Kasus Hambalang
Dusta Hambalang...
Soal Hambalang, Ingat Lagu Krisdayanti
Bagaimana Mungkin Menpora Tak Tahu Penyimpangan Hambalang?
KPK Dalami Transaksi Keuangan Rekanan Hambalang


Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com