BPK: Ada yang Belum Diungkap di Audit Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit investigasi tahap I proyek Hambalang yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diakui belum mengungkap secara jelas kasus yang merugikan negara sampai Rp 243,6 miliar tersebut. BPK meminta DPR untuk segera menyerahkan risalah rapat Komisi X terkait Hambalang untuk mengungkap aktor-aktor lain di balik audit ini.

"Sesuai bukti yang ada, risalah rapat dan sebagainya ada temuan multiyears (tahun jamak) yang jadi temuan BPK. Ada risalah yang belum diterima BPK sampai sekarang dan bisa menjadi bukti penting bagi BPK untuk melihat proses penyetujuan multiyears. Kami akui ada yang belum diungkap dalam audit ini, tapi belum bisa kami sampaikan," ujar Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK Bachtiar Arif, Sabtu (3/11/2012), dalam diskusi di Jakarta.

Bachtiar menjelaskan, di dalam audit BPK tahap pertama ini, memang sudah mencakup risalah rapat Komisi X dengan Kemenpora meski bukan keseluruhan. Yang sudah diteliti BPK yakni gambaran umum risalah rapat komisi X dan Pokja Anggaran Hambalang. Di dalam laporan audit tahap I itu disebutkan ada persoalan anggaran Hambalang yang awalnya Rp 125 miliar dengan skema pembayaran single year kemudian disetujui menjadi Rp 1,2 triliun dengan skema pembayaran multiyears.

"Kemudian ada pengajuan Rp 2,1 triliun sampai Rp 2,5 triliun diulas cukup panjang. Hasil pemeriksaan yang kami dapat ada indikasi penyimpangan proses persetujuan multiyears yang jadi proses ketika Kemenpora ajukan ke Kemenkeu," kata Bachtiar lagi.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi melihat hasil audit BPK yang saat ini ada belum menarget auktor intelektualis di balik proyek Hambalang ini. Menurutnya, Menpora selaku pemilik proyek dan pengelola anggaran terlalu ringan jika hanya disebut melakukan pembiaran wewenangnya dipakai Sekretaris Menpora Wafid Muharram.

"Seolah-olah audit ini hanya mentok di Sesmenpora. Istilahnya, audit BPK tahap I ini hanya menargetkan para hulubalang Hambalang, belum sampai ke otak-otaknya," ujar Burhanudin.

Baca juga:
Setujui Kontrak Hambalang, Menkeu Tak Teliti?
Andi Mallarangeng: Saya Tak Lakukan Pembiaran
Dugaan Menkeu dan Menpora Terlibat, KPK Tunggu Audit BPK
KPK Jadikan Hasil Audit BPK sebagai Pelengkap

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?