Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbuka, Pintu Damai Korlantas-KPK

Kompas.com - 31/10/2012, 15:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbuka kemungkinan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri akan berdamai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses persidangan gugatan perdata yang dilayangkan Korlantas ke KPK. Persidangan gugatan tersebut akan dimulai 1 November 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Masih ada upaya perdamaian dalam sidang pertama karena mekanisme itu selalu dipakai oleh hakim dalam setiap gugatan perdata. Ditawarkan kepada penggugat dan tergugat apakah akan damai atau lanjut," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Meskipun demikian, KPK tetap siap menghadapi gugatan Korlantas tersebut. Johan mengatakan kalau gugatan itu merupakan hak Korlantas jika memang yang bersangkutan merasa proses penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung Korlantas Polri beberapa bulan itu tidak tepat.

"Tetapi keputusan tepat atau tidaknya gugatan, tentu tidak pada Korlantas atau KPK, tapi ada pada hakim," ujar Johan.

Dalam gugatannya, Korlantas meminta KPK mengembalikan dokumen yang tidak berhubungan dengan kasus simulator SIM yang disita dari Gedung Korlantas Polri beberapa bulan lalu. Menurut salah satu pengacara Korlantas, Juniver Girsang, dokumen tidak terkait kasus simulator SIM yang ikut disita KPK di antaranya dokumen-dokumen berkaitan dengan pelat nomor kendaraan bermotor (PNKB) dan surat tanda kendaraan bermotor (STNK).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (30/10/2012) mengatakan bahwa gugatan Korlantas ini tidak menganggu kasus dugaan korupsi simulator SIM yang sedang ditangani KPK. Namun, menurut Bambang, gugatan tersebut perlu dipersoalkan dari berbagai sisi.

"Karena misalnya apakah betul secara hukum seorang dan Korlantas mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan, ini soal kompetensi ya, tapi itu nanti pasti akan diuji di pengadilan. Apakah ini tidak mendelegitimasi surat penyerahan yang dilakukan oleh Kapolri sehingga ini tidak bertentangan, itu kan pertanyaan-pertanyaan hipotetik secara hukum yang akan diajukan oleh kuasa hukum KPK," ujarnya.

Menurut pihak KPK dan Korlantas, gugatan ini diajukan sejak September atau sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menengahi kisruh dua lembaga penegak hukum itu terkait kewenangan penyidikan kasus simulator SIM. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, (30/10/2012) menilai gugatan Korlantas ke KPK ini tidaklah tepat. Sangat tidak elok jika dua lembaga negara saling menggugat.

Baca juga:
Polri
: Gugatan Korlantas Bukan Melawan Presiden
Djoko: Polri Tak Bantah Presiden
Perlawanan Terbuka kepada Presiden

Ikuti juga berita terkait dalam topik:
Korlantas Gugat KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com