Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Harus Turun ke Lampung

Kompas.com - 30/10/2012, 22:12 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com — Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Selatan diminta segera turun ke lapangan untuk memimpin penyelesaian konflik di Way Panji, Lampung Selatan. Jika tidak segera dihentikan, kekerasan bisa meluas dan memakan lebih banyak korban.   "Negara tak boleh membiarkan konflik berlanjut dan trus mengorbankan warga. Gubernur dan bupati harus segera turun tangan untuk menghentikannya," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR Lukman Edy  saat ditemui di sela-sela kunjungan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/10/2012).   

Lukman Edy menyesalkan bentrokan antarwarga di Way Panji, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang semakin memburuk sehingga menewaskan sembilan orang sejak Minggu lalu. "Ini menunjukkan rasa persaudaraan kebangsaan kita memang semakin menurun," katanya.   Konflik itu kian runyam ketika ribuan warga dari berbagai daerah di Lampung berbondong-bondong mendatangi Kampung Balinuraga, Way Panji,  dengan senjata tajam. Mereka hendak membalas dendam atas tewasnya warga Kalianda pada konflik sehari sebelumnya.  

Lukman Edy berharap, gubernur dan bupati segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan semua tokoh masyarakat setempat. Mengajak mereka berdialog, mengkaji akar masalah, dan mencari jalan keluar secara damai. Jangan biarkan konflik itu semakin membesar sehingga rawan menimbulkan lebih banyak korban.   "Penyelesaian konflik jangan hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga kekeluargaan," katanya.   Kawasan Way Panji dan sekitarnya termasuk daerah yang tertinggal secara ekonomi.  Pendapatan masyarakat setempat kecil dan jauh tertinggal dari pendapatan di kawasan perkotaan. Kondisi ini mendorong masyarakat mudah melakukan kekerasan meski hanya tersulut oleh masaah kecil.  "Dalam jangka panjang, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan pembangunan di kawasan itu. Dorong pendapatan masyarakat lokal tidak terlalu jauh di bawah pendapatan masyarakat di kawasan lain," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com