Kompas.com - 25/10/2012, 14:03 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang I tahun 2012-2013, Kamis (25/10/2012),  "menyentil" Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Persitiwa ini bermula dari sejumlah interupsi anggota Dewan setelah sidang mengesahkan lima buah Rancangan undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB). Interupsi pertama dilakukan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Tommy Adrian Firman. Tommy meminta agar Dahlan Iskan kembali dipanggil Komisi VII saat masa reses.


"Menindaklanjuti audit BPK tentang PLN, dua kali sudah memanggil Dahlan sebagai mantan Dirut PLN, tapi tidak datang juga. Kami berharap dalam sidang ini, agar kami dari Komisi VII bisa melanjutkannya di saat reses," ujar Tommy, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Daryatmo. "Kami ingin melaporkan bahwa Panja Hulu Listrik sangat bersungguh-sungguh melakukan tugasnya, kami mengusulkan apabila pada masa reses Panja Hulu Listrik dan Komisi VII untuk menindak lanjuti hasil audit BPK," kata Daryatmo.

Sebelumnya, DPR memanggil sejumlah pemangku kepentingan di sektor hulu listrik terkait pengelolaan PT PLN yang dinilai tak efisien. Audit BPK menyatakan PLN boros Rp 37 triliun pada 2009-2010 hanya karena membakar BBM di pembangkit listrik tenaga gas.

Menteri BUMN Dahlan Iskan juga turut dipanggil karena mantan Dirut PLN. Namun, Dahlan sudah dua kali tidak datang. Menanggapi permintaan itu, Ketua DPR Marzuki Alie kemudian memperkenankan adanya rapat-rapat kerja Komisi VII dengan pemerintah selama masa reses yang akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober-18 November 2012.

Selama masa reses, anggota Dewan umumnya tidak lagi melakukan sidang atau rapat. Di masa itu, mereka kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. "Kalau mau diadakan rapat kerja saat reses silakan sampaikan surat resmi ke Pimpinan. Insya Allah apa yang dilakukan Komisi VII sesuai dengan tugasnya," kata Marzuki.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Nasional
    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Nasional
    Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

    Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

    UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

    Nasional
    UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

    UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

    Nasional
    UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

    UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

    Nasional
    Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

    Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

    Nasional
    UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.